Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WONOSOBO – Terhitung dua tahun berurutan (2021-2022), nilai prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari 28,1 persen menjadi 22,7 persen. Tingkat penurunan prevalensi stunting sebesar 5,4 persen tersebut lebih tinggi daripada capaian tingkat nasional sebesar 2,8 persen.

 

Informasi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo, Dyah Retno Sulistyowati, saat dihubungi melalui ponselnya, Sabtu (7/9/2023).

 

Sehari sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp13 miliar, sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat atas kesuksesan Wonosobo menurunkan prevalensi stunting di atas capaian nasional.

 

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyampaikan, selain dana fiskal, Kabupaten Wonosobo dinobatkan sebagai best practice.

 

“Hari ini kami menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan oleh beliau Bapak Wakil Presiden, atas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menurunkan stunting dan menanggulangi kemiskinan. Alhamdulillah, Kabupaten Wonosobo dinilai berhasil dan mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 13 milyar,” ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat usai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden, Jumat, 6 Oktober 2023.

 

Pada acara tersebut, imbuhnya, Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu dari 55 kabupaten/kota yang menerima penghargaan berupa insentif fiskal.

 

Afif menyebutkan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif semua pemangku kepentingan, agar anak-anak Wonosobo terbebas dari stunting.

 

“Setiap bicara persoalan stunting, kita tidak hanya sekedar bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Wonosoo, tetapi lebih jauh lagi adalah ini menyangkut kualitas hidup berkelanjutan, kualitas hidup berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Afif.

 

Bupati mengajak jajarannya dan masyarakat Wonosobo untuk program penurunan angka stunting di angka 14 persen pada tahun 2024.

 

Rp6,6 M untuk Pemalang

Selain Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Kudus juga menerima dana fiskal, sebesar Rp6,6 miliar per wilayah.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, yang juga hadir pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, termasuk para kepala desa di Pemalang, yang telah ikut berupaya mempercepat penurunan stunting.

 

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat kita semua dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Pemalang,” pungkasnya.

 

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, menuturkan, Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen pada 2018.

 

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri,” tutur Wapres.

 

Lebih lanjut, pencapaian tersebut diharapkan bisa memicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan.

 

Wapres Amin pun meminta para kepala daerah untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas bersama.

 

“Saya minta kepada saudara-saudara pejabat gubernur, bupati, dan wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” pungkasnya.

 

Dalam arahannya, wapres juga menyampaikan selamat kepada para pemerintah daerah yang mendapatkan insentif fiskal karena sukses menurunkan angka stunting.

 

“Semoga menjadi contoh bagi daerah lain. Ini bukan tujuan akhir tetapi semoga menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih baik lagi,” ujarnya.

Penulis: Azis, Kontributor Wonosobo/ Adi Vanata, Kontributor Pemalang
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng