Tingkatkan Layanan Publik yang Nyaman, Sehat, dan Bebas KKN

  • 20 Sep
  • yandip prov jateng
  • No Comments

KOTA PEKALONGAN – Berbagai instansi di bawah naungan Pemerintah Kota Pekalongan berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Setelah Dinas Komunikasi dan Informatika, giliran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekalongan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kepala Dishub Kota Pekalongan, Slamet Prihantono, menjelaskan, pencanangan zona integritas digelar secara internal dan dihadiri oleh perwakilan dinas terkait dan Forkopimda setempat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku. Acara itu diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020, di Halaman Kantor Dinhub, Kamis (17/9/2020).

“Dengan pencanangan Zona Integritas tersebut, jajaran Dishub semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kami mengharapkan bahwa apa yang kita deklarasikan hari ini menjadi komitmen kita dan bukan hanya kita sampaikan atau ucapkan, tapi juga kita laksanakan,” ujar Totok, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, pihaknya senantiasa berupaya mengeluarkan inovasi baru untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas KKN. Salah satunya, saat ini Dishub Kota Pekalongan bersama dengan Bank Jateng tengah mengembangkan aplikasi daring untuk pembayaran KIR melalui e-Money.

“Selama ini upaya transparansi di jajaran kami sudah kami bangun sejak lama, sehingga tidak ada lagi pungutan liar di luar pungutan yang resmi ditetapkan,” tandas Totok.

Di bidang transportasi, Totok menyatakan telah memberikan imbauan tentang protokol kesehatan kepada para awak transportasi di wilayah Kota Pekalongan.

“Silahkan masyarakat yang ingin berpergian atau menggunakan jasa transportasi umum, tetap budayakan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga telah mengimbau kepada insan perhubungan khususnya awak transportasi umum untuk menerapkan penempatan penumpang agar tetap jaga jarak dan menggunakan masker, cuci tangan dan penyemprotan disinfektan rutin,” pungkas Totok.

Bebas Pungli

Wakil Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, menilai, pencanangan zona integritas tersebut akan berdampak positif bagi gerak laju pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya sektor transportasi dan pengaturan rambu-rambu lalu lintas.

“Deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama jajaran Dishub Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan yang baik, dan bebas pungutan liar, serta mengutamakan pelayanan publik. Tentu kami sangat mengapresiasi hal tersebut,” tutur Wawali Aaf.

Menurutnya, masih ada beberapa pekerjaan rumah untuk Dishub, terutama yang berhubungan dengan rekayasa lalu lintas dan jalur satu arah. Bahkan, ruas-ruas jalan utama yang berdekatan dengan area sekolah, harus menjadi fokus utama dalam penataan rekayasa lalu lintas karena masih banyak kendaraan besar yang melintas. Kondisi tersebut membahayakan pengguna jalan, khususnya anak-anak sekolah.

“Ini yang kami tekankan untuk Dishub agar senantiasa menempatkan personel-personelnya di setiap dekat sekolah, agar orang tua murid juga merasa aman ketika anak-anaknya menimba ilmu karena di ruas jalan tersebut yang berdekatan dengan sekolah, masih ada bus dan truk yang masih lewat,” tegas Aaf.

Peningkatan layanan transportasi publik juga menjadi hal yang disoroti oleh Wawali Aaf. Ia bahkan meminta seluruh insan perhubungan, untuk memberikan pelayanan transportasi yang aman dan sehat kepada masyarakat, di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Aaf juga mengajak insan perhubungan untuk terus bersinergi dengan masyarakat.

“Namun seketat apapun Dishub melakukan pengawasan juga dibutuhkan komitmen dan sinergi bersama dari masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan begitu juga aturan yang telah ditetapkan,” tegas Aaf.

Penulis: Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan
Editor: Tn/Ul/Diskominfo

Berita Terkait