Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BREBES – Kabupaten Brebes terpilih menjadi salah satu lokasi Proyek Percontohan Penerapan Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC), oleh
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia. Selain Brebes, empat daerah lain dipilih sebagai lokus program tersebut, yakni Kabupaten Brebes, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Dan Kota Cirebon.

 

Wakil Bupati Brebes, Wurja, menjelaskan, proyek tersebut adalah upaya untuk mengubah pendekatan pembangunan, dari yang biasa-biasa saja menjadi lebih terintegrasi, lebih partisipatif, dan lebih berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

 

Menurutnya, skema semi closed-loop supply chain ini bukan sekadar istilah keren, tetapi merupakan konsep yang menggabungkan kekuatan lokal, mulai dari petani, pelaku usaha kecil, koperasi, hingga dukungan dari pemerintah dan swasta, agar bisa bergerak bersama dari hulu ke hilir.

 

“Tidak hanya produksi, tapi juga pengolahan, distribusi, sampai ke pasar,” ujarnya, pada acara Workshop dan Diskusi tntang Penerapan Skema SCLSC, di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (24/6/2025).

 

Wurja menambahkan, Brebes memiliki potensi luar biasa, di sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan UMKM berbasis bahan baku lokal. Namun, selama ini, belum banyak pelakunya yang bisa berjalan dalam satu sistem terpadu. Banyak petani dan pelaku usaha kecil yang masih berjuang sendiri-sendiri.

 

Ia berharap, penerapan skema SCLSC bisa membangun jejaring yang kuat dan saling mendukung, sehingga seluruh palaksana pelaksana suatu sektor bisa menikmati keuntungannya secara adil. .

Langkah BP Taskin, kata Wurja, menjadi momentum untuk mempercepat upaya pengurangan angka kemiskinan. Tentu saja, tantangan tetap ada, baik dari sisi regulasi, koordinasi lintas sektor, hingga kesiapan kelembagaan masyarakat.

 

“Di forum ini bisa saling berbagi, saling menguatkan, dan mencari solusi bersama-sama,” pungkasnya.

 

Kepala BP Taskin, melalui Tenaga Profesional Ahli Utama, Sondi Siswanto, mengatakan, kemiskinan merupakan isu fundamental bangsa ini. Meskipun data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan nasional hingga 8,57 persen pada September 2024, tetapi masih terdapat jurang yang lebar antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perdesaan, angka kemiskinan masih mencapai lebih dari 11 persen.

 

“Ini adalah sinyal yang jelas, kalau kita tidak bisa menggunakan pendekatan biasa-biasa saja untuk menjawab persoalan yang luar biasa ini,” tutur Sondi.

 

Ditambahkan, kemiskinan adalah persoalan struktural yang tidak bisa ditangani dengan kebijakan instan, tetapi perlu pendekatan sistemik, berkelanjutan, dan lintas sektor.

 

Sondi percaya, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Kota Cirebon, dan Kabupaten Brebes memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, kapasitas institusi, maupun kekuatan sosial masyarakat. Melalui sinergi kelima wilayah itu, pembangunan berbasis kawasan bisa menjadi katalis percepatan pengentasan kemiskinan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

 

“Forum ini adalah langkah awal untuk membangun pondasi tersebut. Kita tidak hanya menyusun dokumen, tapi juga menyepakati arah, membagi peran, dan merumuskan sistem yang akan bekerja secara nyata di lapangan,” katanya.

 

 

Penulis: Agus Awaludin/Wasdiun, Diskominfotik
Editor: Tn, Kominfo Jateng