Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang terus berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan. Berbagai strategi disiapkan, mulai dari pemutakhiran data kesejahteraan sosial hingga percepatan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanies Cholil Barro’ menyampaikan, saat ini angka kemiskinan Kabupaten Rembang masih berada di angka 14,02 persen. Salah satu kendala utama dalam penanganan kemiskinan adalah ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.

“Memang data inilah yang selalu menjadi masalah dalam upaya penurunan angka kemiskinan, karena tidak sinkron antara pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Nantinya akan ada pemutakhiran secara reguler,” ujarnya, saat ditemui di rumah dinasnya, Kamis (15/5/2025).

Disampaikan, pemutakhiran data ini merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi dengan Kementerian Sosial RI. Harapannya, seluruh intervensi dan bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menjangkau Masyarakat, yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, lanjut wabup, pihaknya juga berfokus pada penguatan jaring pengaman sosial yang produktif, serta percepatan pelaksanaan program RTLH. Strategi besar pengentasan kemiskinan juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui program beasiswa pendidikan dan pelatihan vokasional.

Dengan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat, pihaknya optimistis dapat menciptakan perubahan nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan demi kesejahteraan warganya.

Penulis: Mifta Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng