Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KENDAL – Sekretaris daerah kabupaten Kendal Moh. Toha, ST, MT, Selasa (9/10/2018) di Ruang Merak Agrowisata Tirto Arum Baru Kota Kendal, memberi arahan pada para penyuluh KB Se – Kabupaten Kendal soal Pembentukan Kampung KB pada 2019 pada Rapat Perencanaan Kampung KB Tahun 2019.

Dikatakan Sekda, Kampung KB atau Keluarga Berencana menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan – kegiatan prioritas Program Kependudukan Keluarga Berencana ( KKBPK ) secara utuh di lini lapangan. Karena kampung KB merupakan salah satu bentuk maupun model pelaksanaan program KKBPK secara utuh dan bersinergi dengan kementrian, lembaga, mitra kerja, stake holder serta instansi terkait sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah. Pelaksanaannya di tingkat Pemerintahan di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia.

“Yang penting untuk tahun 2019 kampung KB dipilih yang benar – benar punya semangat tinggi dan syarat terpenuhi sesuai regulasi untuk membentuk Kampung KB,” ucap Sekda Toha mengingatkan.

Diingatkan Sekda, yang menjadi tujuan Kampung KB di antaranya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampong melalui program KKBPK sertab pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

“Kampung KB menjadi ikon program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ). Di wilayah Kabupaten Kendal sampai saat ini tercatat sudah ada 41 Kampung KB,” kata Sekda Toha.

Selain itu, untuk meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dijelaskan Toha, sasaran utama dari Kampung KB ada 2 hal yakni KK miskinnya sangat tinggi dan tingkat kesejahteraan lewat pemakaian alat kontrasepsi masih rendah. Di Kabupaten Kendal, di semua desa hanya sebagian kecil yang termasuk dalam kriteria tersebut.

Sementara, keberhasilan KKBPK dapat dilihat dari beberpa aspek. Pertama; aspek pengendalian kualitas penduduk, kedua; aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Penigkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupoakan pencerminan dari delapan fungsi keluarga. ( Kominfo / heDJ )

Sesuai dengan PP No 87 Tahun 2014, disebutkjan 8 fungsi keluarga meliputi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan. ( heDJ )