Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JEPARA – Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengajak para perangkat daerah, untuk meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Jepara. Begitu pun, dengan angka rata-rata sekolah, usia harapan hidup (UHH), dan pertumbuhan ekonomi, juga diharapkan dapat meningkat.

Hal itu disampaikannya, saat membuka konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara 2024 dan pembukaan masa musrenbang RKPD 2023, di Gedung Shima, Selasa (17/1/2023). Menurutnya, dengan naiknya IPM, UHH, angka rata-rata sekolah, dan pertumbuhan ekonomi, dapat mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

“IPM Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan positif. Tahun 2018 sebesar 71,38, meningkat menjadi 73,15 tahun 2022. Ini lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,79 dan nasional 72,91,” jelas sekda.

Edy menyampaikan, isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah sangatlah banyak, namun kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat terbatas. Untuk itu, dia berharap, dalam penyusunan RKPD, para perangkat daerah dapat menyusun program pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel, dan mampu menjawab isu-isu strategis di Jepara.

“Maka, skala prioritas harus menjadi landasan mengamankan alokasi anggaran. Amankan pada program-program prioritas. Saya minta perangkat daerah untuk berpikir terbuka, memiliki visi ke depan, integratif, dan inovatif,” tandasnya.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif yang hadir secara virtual mengatakan, Kabupaten Jepara perlu menggenjot indeks pembangunan manusia untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing.

“Faktor apa yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, ini harus kita kupas bersama,” katanya.

Selain itu, imbuhnya, dia juga meminta prioritas pembangunan tercermin dalam penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. Sebab menurutnya, infrastruktur itu menjadi parameter yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
Dia juga meminta peningkatan infrastruktur pendidikan dasar, demi percepatan pembangunan sumber daya manusia.

“Kita masih melihat SD yang kondisinya memprihatinkan,” tambahnya.

Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Agung Koenmarjono mengatakan, berdasarkan hasil analisis proses penyusunan RPD, terdapat beberapa isu strategis di Jawa Tengah. Isu itu di antaranya kemiskinan, yang sudah sempat tercatat 10,93 persen, ternyata naik menjadi 10,98 persen. Berikutnya, pendapatan per kapita yang masih kalah dari rata-rata nasional dan provinsi lain, terutama Jawa dan Bali.

Karenanya, lanjut Agung, RKPD kabupaten/kota harus selaras dengan arah kebijakan, prioritas, dan fokus pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2024 hingga 2026.

“Sinergikan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan satu data. Libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk keterwakilan unsur parpol, kelompok peduli lingkungan, dan kelompok rentan,” tuturnya.

Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Hery Yuliyanto mengatakan, setelah kegiatan ini, rangkaian lanjutan yang diagendakan di antaranya, musrenbang kecamatan pada 24 sampai 31 Januari 2023, Forum Perangkat Daerah pada Februari 2023, dan Musrenbang RKPD pada Maret 2023.

“Penetepan RKPD Kabupaten Jepara paling lambat satu minggu, setelah penetapan Provinsi Jawa Tengah,” kata Hery.

Penulis: Bakopi
Editor: Di/Ul, Diskominfo Jateng