Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2016. Perolehan ini menambah banyaknya daftar pencapaian Pemerintah Kota Semarang di awal kepemimpinan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, yang menjabat sejak 17 Februari 2016.

Pemberian opini WTP tersebut menjadi istimewa bagi Kota Semarang, karena ini adalah kali pertama Kota Semarang mendapatkannya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk diketahui, Pemerintah Kota Semarang dalam laporan keuangan periode sebelumnya selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WTP ini didapatkan Pemerintah Kota Semarang setelah mampu menunjukkan pelaporan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Kerja keras Walikota Semarang, Hendrar Prihadi dalam membersihkan birokrasi adalah menjadi faktor kunci. Hal ini mengingat, opini WTP diberikan BPK kepada Pemerintah Kota Semarang setelah melakukan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Walikota yang akab disapa Hendi ini mengatakan bahwa opini WTP menjadi penting bagi Pemerintah Kota Semarang sebagai tolok ukur. “Selama ini sebenarnya kami bukan sedang diawasi atau diperiksa, melainkan sedang dituntun oleh BPK untuk mengerjakan yang benar sehingga tercipta pemerintahan yang bersih”. tutur Walikota Hendi.

“Sehingga dengan diberikannya opini WTP ini kepada Pemerintah Kota Semarang, tentus saja saya berterima kasih sekali kepada BPK atas segala upayanya bersama Pemerintah Kota Semarang”, tambah Walikota yang juga membawa Kota Semarang menduduki peringkat ke-3 daerah paling bersih dari korupsi di Indonesia versi Transparency International Indonesia ini.

Penyerahan Laporan Pemeriksaan Tahun Anggaran 2016 itu sendiri diserahkan secara langsung oleh Auditor Utama V Keuangan Negara DR. Bambang Pamungkas dan diterima oleh Walikota Semarang di Kantor  BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang Rabu (7/6).

Bambang Pamungkas dalam sambutan mengatakan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

namun demikian masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. “Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya permasalahan aset tetap, permasalahan belanja, dan permasalahan pendapatan” tutupnya.

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin