Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SALATIGA – Keberadaan exit tol Patimura di Kota Salatiga digadang-gadang bisa menjadi salah satu jalur untuk mendorong pertumbungan ekonomi masyarakat Kota Salatiga.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerja spesifik komisi V DPR RI, di Aula Pertemuan di Terminal Tingkir Kota Salatiga, Kamis (6/7/2023)..
“Usulan kami, saya harapkan bisa memberikan multiple efek terhadap dorongan ekonomi kerakyatan, tumbuhnya akselerasi usaha ekonomi baru, dan juga aksesibilitas pada kota Salatiga. Minimal geliat ekonomi semakin kencang dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat,”kata Sinoeng.
Sinoeng mengatakan, Pemkot Salatiga akan mengawal terus progres pembangunan exit tol Patimura tersebut.
“Kita akan mengawal ini sampai dengan tindak lanjut untuk pembahasan teknokratis dengan jajaran Kementerian di Jakarta bersama-sama dengan Pemkab Semarang. Dan ini merupakan kerja orkestrasi, kerja gotong royong dan kerja pancasila untuk sama-sama memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Fadholi, Anggota Komisi V DPR RI mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke Salatiga, dirinya bersama rombongan Komisi V melihat langsung lintasan Patimura.
“Kita fokuskan untuk melihat progres perkembangan rencana exit tol jalan patimura. Karena itu sudah menjadi tahapan yang cukup panjang. Untuk mendukung perimbangan kota Salatiga, di sana ada taman religius, TWSS (Taman Wisata Sejarah Salatiga), Taman Salatiga. Harapannya, exit tol ini akan mempermudah aktivitas masyarakat. Targetnya di tahun 2023 harus sudah mulai pembangunannya. Karena kalau itu (exit Tol Patimura) tidak dibangun, Salatiga akan menjadi sepi,” ungkap Fadholi.
Fadholi menegaskan, sampai saat ini sudah tidak ada pekerjaan rumah yang sangat signifikan dalam prosesnya.
“Sebenarnya sudah tidak ada PR yang sangat signifikan karena exit tol ini akan dibangun secara stimultan, untuk tahapan pertama akan segera dilaksanakan. Hampir rampung, namun masih ada satu pembebasan tanah dalam proses, seluas 650 m yang berada di Kabupaten Semarang. Namun saya sudah berkoordinasi dengan Bupati Semarang dan sudah kita koordinasikan dengan Kementerian dan BPJT juga dengan menunggu appraisalnya (penentuan harga),”pungkasnya.
Penulis: Rudy
Editor: WH/DiskominfoJtg

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin