Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KENDAL – Forum kemitraan BPJS kesehatan di Kabupaten Kendal sangat penting dalam upaya persamaan persepsi, penguatan strategi dan koordinasi, serta terjalinnya kerja sama yang baik antara berbagai pihak. Hal itu untuk kemudahan fasilitas kesehatan maupun bagi pasien.

“Permasalahan mengenai layanan BPJS Kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun masyarakat, bisa dibicarakan bersama di dalam forum ini, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitas kesehatan. Sehingga diharapkan nantinya seluruh program BPJS Kesehatan tepat sasaran,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Moh Toha pada Forum Kemitraan BPJS Kesehatan, di Ruang Rapat Ngesti Widhi Setda Kabupaten Kendal, Selasa (15/9/2020).

Sekda berharap, ke depan BPJS Kesehatan semakin hari semakin baik. Kenyataan di lapangan erat kaitannya dengan pendataan, seperti data keanggotaan penerima bantuan iuran (PBI), baik itu provinsi maupun kabupaten, adalah mereka yang betul-betul berhak menerimanya.

“Untuk itu, kuncinya ada di pendataan yang benar dan valid. Kita mau, ke depan data itu akurat. Kasihan masyarakat, yang seharusnya berhak (menerima) tapi tidak dapat. Ini perlu diperhatikan, kita harus kerja keras untuk pendataan, sehingga betul-betul didapat data yang valid sesuai kondisi di lapangan by name, by address,” tutur Toha.

Kepada BPJS Kesehatan, lanjutnya, agar melakukan uji publik, dan fokus kepada pemuktakhiran data dan verifikasi data, agar mutu pelayanan dapat optimal. BPJS harus mencapai hasil yang ideal atau optimal, yang nantinya akan tergambarkan pencapaiannya secara sistematis. Sehingga permasalahan yang ada dapat di representasikan.

Ditambahkan, saat ini ada beberapa persoalan yang timbul di kalangan masyarakat, selain biaya pengobatan yang tak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS dan sulitnya mencari ruang perawatan ICU, PICU, NICU, dan ruang isolasi. Belum lagi dihadapkan masalah regionalisasi rujukan dan rumitnya pengurusan administrasi. Diharapkan, melalui forum kemitraan ini dapat menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program JKN di Kabupaten Kendal, serta dapat menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan serta dicarikan solusinya.

Sekda berharap, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dapat selalu memantau perkembangan pelayanan kesehatan di Kendal, kemudian dapat melaporkan kepada bupati, selaku pengambil kebijakan untuk memutuskan langkah-langkah yang tepat untuk perbaikan layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kendal.

“Mudah-mudahan forum ini, diharapkan dapat banyak menghasilkan masukan-masukan dalam setiap pemecahan masalah. Apapun bisa diselesaikan secara bersama dan ditindaklanjuti bersama,” pungkasnya.

Kepala BPJS Cabang Ungaran Titus Sri Hardianto menjelasakan, melalui forum ini bertujuan untuk me-review pelayanan kesehatan didalam program JKN, khususnya di wilayah Kabupaten Kendal, baik pelayanan di tingkat primer maupun pelayanan di tingkat sekunder.

“Selain me-review pelayanan juga untuk melakukan evaluasi peningkatan kualitas layanan kepada peserta. Jadi kami bersama dengan mitra kami, dalam hal ini rumah sakit, puskesmas dan klinik pratama atau dokter perorangan untuk selalu meningkatkan kualitas layanan dan itu terukur,” jelasnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, pihaknya sedang mengupayakan antrean online. Jadi masing-masing Faskes sudah mempunyai antrian online, tapi harus bisa dikoneksikan dengan aplikasi BPJS Kesehatan yang bernama mobile JKN.

“Sehingga peserta akan lebih mudah ketika berobat. Saat mendaftar peserta sudah mendapatkan nomor antrean, sudah mendapatkan perkiraan jam berapa akan dilayani, sehingga waktu tunggunya tidak terlalu lama,” tambah Titus.

Titus berharap, ada dukungan dari para pemangku kepentingan, agar program jaminan kesehatan bisa berkelanjutan dan berkesinambungan, yakni iuran yang masuk bisa seimbang dengan pengeluaran pembayaran jaminan yang sudah dilakukan, dan bisa meningkatkan kepuasan dari peserta melalui komitmen peningkatan kualitas layanan.

Penulis: Diskominfo/HR
Editor: Di, Diskominfo Jateng