Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MUNGKID-Mengantongi sertifikat diibaratkan memiliki mutiara. Keberadaannya, kata dia, harus betul-betul dijaga agar jangan sampai hilang atau rusak. “Saya titip, sertifikat ini masukkan dalam plastik. Kalau misalnya di rumah genteng bocor saat hujan kan masih bisa aman. Jangan lupa difoto kopi. Satu taruh di laci, satu lagi di dalam lemari,” ujar Jokowi yang disambut oleh warga kabupaten Magelang dan Kota Magelang dengan nada guyon,  saat penyerahan sertifikat gratis kepada warga masyarakat.

Presiden Joko Widodo membagikan sekitar 4.212 sertifikat kepada masyarakat di Kabupaten Magelang dan Juga Kota Magelang. Menurut Jokowi baru sekitar 10,6 juta bidang yang sudah bersertifikat. Dan baru sekitar 49,5% secara keseluruhan di Indonesia. Presiden meminta kepada semua jajaran yang berkepentingan dalam soal seritifikat ini untuk mempercepat proses penyertifikatan sehingga secara keseluruhan  sampai dengan tahun 2023, semua tanah di Jawa Tengah sudah besertifikat.

“Lurah, Kepala Desa, Camat semua harus bekerja keras, kerja dan kerja bersama dengan Badan Pertanahan setempat sehingga proses sertifikat ini cepat selesai. Karena sertifikat ini sangat penting, dan juga bisa menimbulkan perselisihan sesama warga masyarakat”tandas Jokowi. Hal tersebut untuk menghindari sengketa lahan yang sering terjadi.

Penyerahan sertifikat hak atas tanah tersebut dilakukan di Lapangan Dr.H. Soepardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Senin (18/9/2017).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan baru 49 persen aset lahan di Jawa Tengah yang sudah bersertifikat. Dia berharap target akhir tahun 5 juta sertifikat bisa dicapai.

“Tahun ini Jateng dapat jatah 500 ribu sertifikat,” ujarnya.

Dia juga mengatakan pihaknya akan segera mensertifikatkan jalan-jalan nasional, tanah nelayan dan pertanian, danau, serta setu untuk dibuatkan sertifikat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga aset-aset negara untuk kelangsungan masa depan bangsa.

Secara simbolis, 12 perwakilan warga dari  kabupaten dan Kota Magelang naik ke panggung untuk menerima sertifikat dari Jokowi. Program tersebut sudah cepat dan harus dipercepat lagi.

“Di Jawa Tengah baru separuh yang pegang sertifikat dari bidang-bidang tanah yang ada. Ini akan terus dikebut, setiap tahun akan dikeluarkan 500 ribu sertifikat. Kalau Indonesia sekitar 5 juta sertifikat dan seterusnya,” kata Jokowi, yang datang menggunakan kemeja putih bercelana jins biru tua serta bersepatu sneakers.

Presiden menjelaskan alasan dirinya menginginkan BPN segera menyelesaikan sertifikat tanah masyarakat agar tidak sering terjadi kasus-kasus sengketa lahan karena orang tidak memegang sertifikat. Dengan bukti tersebut, orang tidak bisa sembarangan mengaku memiliki tanah orang lain tanpa bukti yang sah.

“Ini penting sekali, sudah 72 tahun kita merdeka, total 126 juta, tapi yang pegang sertifikat baru 46 juta. Banyak yang harus diselesaikan. Kantor BPN kerja semua menyelesaikan dengan target, karena ini ditunggu rakyat,” ucapnya.

Jokowi juga mengingatkan para pemegang sertifikat agar menjaga sertifikat yang sudah didapat, jangan sampai hilang atau rusak. Bahkan jika sertifikat tersebut akan digunakan sebagai agunan di bank, Jokowi mengingatkan agar warga dapat menghitung angsurannya, mampu atau tidak.

“Kalau mau disekolahkan untuk agunan, di bank tolong dihitung betul apakah bisa angsur, bunga ataupun pokoknya. Kalau tidak masuk, jangan paksakan diri untuk ambil dari bank. Jangan sampai sudah dapat sertifikat buat agunan malah hilang disita bank,” kata Jokowi.

Dia menjelaskan, jika sertifikat tanah tersebut memang bisa digunakan, disarankan itu untuk modal usaha atau investasi, tidak buat uang pinjaman untuk membeli barang-barang yang tidak produktif.

“Kita kadang semangat dapat Rp 200 juta, tapi yang Rp 100 juta untuk beli mobil, ini mulai masalahnya. Bukan untuk dagang, tapi pribadi yang dipakai beli barang-barang tidak produktif. Dapat gagahnya saja, tapi tidak bisa kembalikan pinjaman,” ujarnya.

Sertifikat Gratis

Senada dengan Jokowi, Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutannya juga mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan dari Presiden Jokowi dengan adannya sertifikat gratis tersebut. Karena merupakan program yang pro-rakyat.  Semua aparat desa, kecamatan harus mendukung program ini.

“Sertifikat gratis ini perlu kita apresiasi, tetapi jangan lupa yang ngukur pathok, saksi-saksi juga minta bayaran, namun jangan lupa perangkat desa juga harus tepo sliro, jangan tinggi-tinggi narik uang ke masyarakat, untuk itu saya mengharapkan semua transparan dan juga harus sesuai dengan peruntukannya kasihan masyarakat jika ditarik uang banyak,” tandas Gubernur Jawa Tengah, ganjar Pranowo.

Pihaknya juga mengatakan peristiwa ini harus disambut dilapisan bawah, sebab jika tidak disambut diatas pasti gagal, programnya akan gagal. Maka aparat di desa harus memperhatikan persoalan ini. “Saya berpesan kepada teman-teman kades pungutannya yang bener ya, jangan asal mungut kepada masyarakat,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin dan tamu undangan yang hadir.***) Widodo Anwari.