Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KOTA PEKALONGAN – Prinsip keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur administrasi harus diterapkan dalam setiap pelaksanan tugas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin dan pelayanan publik lainnya.

Hal itu disampaikan Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, saat mencanangkan pembangunan Zona Integrasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, di halaman Technopark Perikanan, Rabu (9/2/2020). Menurutnya, tertib administrasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kesalahan administrasi sedikit saja terkadang bisa menimbulkan kecurigaan dan dapat dipermasalahkan. Ini yang harus diperhatikan oleh seluruh karyawan di DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) agar bekerja dengan lebih cermat, dan teliti, serta berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Wali Kota Saelany.

Wali kota mengingatkan, hampir setiap hari, para Aparatur Sipil Negara (ASN) DKP Kota Pekalongan bersinggungan langsung dengan para nelayan, pemilik kapal, maupun investor di pelabuhan dalam rangka perizinan. Sehingga, ada banyak peluang yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kesalahan administrasi.

Lebih lanjut, melalui zona integritas, wali kota mengaku ingin mengakselerasi pencapaian sasaran pelayanan publik yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mewujudkan Pemerintah Kota Pekalongan yang bersih.

“Ini sebagai langkah untuk mencegah korupsi. Salah satunya melalui upaya pencegahan seperti sosialisasi, penyempurnaan sistem manajemen birokrasi ataupun upaya kontrol dan evaluasi yang diperketat. Misalnya, dengan membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti yang telah diterapkan juga di beberapa instansi pelayanan,” terang Saelany.

Kepala DKP Kota Pekalongan, Agus Jati Waluyo, menjelaskan, tujuan dari deklarasi dan pencananan Zona Integritas adalah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit instansinya. Ujungnya, terwujudlah pelayanan terbaik kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.

“Ke depannya tentu dibutuhkan pengawasan oleh tim, oleh sekretariat sehingga memperkuat niat setiap penyelenggara birokrasi agar tidak korupsi,” pungkas Jati.

Ditambahkan, pihaknya ingin memupuk komitmen pegawai dalam urusan perikanan dan kelautan, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

“Komitmen ini jadi dasar sebelum kami melakukan segala sesuatu. Ada niat dasar yang kami pegang yakni budaya prima dan 10 budaya malu yang harus melekat pada setiap pegawai di DKP,” ungkap Jati.

Penulis: Tim Komunikasi Publik Kota Pekalongan
Editor: Tn/Ul/Diskominfo Jateng