Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JEPARA-Mempercepat kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kerja (POK) sampai dengan bulan Oktober 2017. Kegiatan dilakanakan pada Senin (13/11/2017) di Gedung Serbaguna Setda Jepara. Hadir dalam kesempatan itu bupati Jepara Ahmad Marzuqi, wabup Dian Kristiandi, Sekda Sholih dan para pimpinan OPD di Jepara.

Asisten II Setda Jepara Ir. Sujarot mengatakan rakord POK ini, diikuti para kepala OPD, BLUD, pejabat pembuat komitmendan camat se Kabupaten Jepara. Kegiatan ini untuk mengevaluasi terhadap kinerja POK mulai bulan Januari s/d Oktober 2017. Dalam sambutannya bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyampaikan secara umum pelaksanaan APBD sampai dengan bulan Oktober sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan lagi kualitas pekerjaannya. “Secara umum, kegiatan di tiap OPD sudah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan kualitas kerjanya” ujarnya.

Dikatakan bupati, batas waktu pelaksanan perubahan anggaran yaitu sampai dengan 15 Desemebr 2017. Ia berharap, seluruh program dalam APBD yang dilaksanakan sudah dapat diselesaikan dan dilaporkan kepada bupati. “Saya berarap, bisa diselesaikan sesuai dengan atutan dan ketentuan yang ada. Terlebih bagi OPD yang progressnya amsih dibawah 50 persen” ujarnya.

Untuk tiap OPD, bupati berharap untuk melakukan evaluasi internal secara komprehensif terutama kepada para rekanan(pihak ketiga) yang saat ini masih menyelesiakn pekerjaan. Kalau perlu bisa memberikan teguran keras kepada mereka, jika memang pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai seperti yang diharapkan. “Silahkan kepala OPD, bisa bersikap tegas, termasuk menegur mitra kerja” ujarnya.  Bupati berharap, agar dalam melaksanakan APBD untuk berpegang teguh pada prinsip lima tepat dan empat cepat. “Diantaranya cepat tau,tanggap, tindak dan tuntas” pungkasnya.

Dikatakan bupati, terkait bidang infrastruktur, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, kewenangan jalan yang ada. Apakah jalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupun peemrintah desa. Untuk itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat. “Jangan sampai saat terjadi kerusakan, mereka beranggapan kwenangan pemerintah daerah” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menggagas berdirinya kembali Monumen Adipura di Kabupaten Jepara. Bupati mempunyai gagasan untuk menganti monument PKK dengan tugu Adipura agar selalu dapat dilihat masyarakat yang datang ke kota Jepara. Terlebih saat ini, kata bupati sudah ada City Walk di sepanjang jalan tersebut untuk mempercantik kota.

Sementara itu, realisasi APBD tahun 2017 s.d bulan Desember  2017, untuk pendapatan sudah tercapai 251,4 Milyar dari target 300,2 milyar (83,7 persen). Untuk dana perimbangan terealisasi 1,05 triliyun dari target 1,34 triliyun (78,6 persen). Untuk lain lain dana perimbangan yang sah terealisasi 256,2 milyar  dari target 512,3 milyar (50 persen). Sedangkan untuk belnja tidak langsung tercapai 983,5 milyar dari target 1,29 triliyun (76,1 pesen). Sedangkan untuk belanja langsung terealisasi 479,7 milyar dari target 1,07 triliyun  (44,8 persen).