Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG-Pengelolaan sistem Polder Banger dan Kota Lama menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kota Semarang. Hal inilah yang mendorong Bappeda Kota Semarang untuk menyelenggarakan seminar pada Senin (28/8) di Ruang Lokakrida Kompleks Balaikota Semarang.

Seminar yang mengambil tema “Sosialisasi Pengelolaan Sistem Polder Banger dan Kerjasama Penataan Sistem Manajemen Air dan Kawasan Kota Lama” menghadirkan empat Narasumber, Mr. J. Helmer dari van Schieland en de krimpenerwaard-Belanda, Suseno Darsono Ketua Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Diponegoro, Kumbino dari Dinas PU Kota Semarang, dan Titien Soendowo dari hotel horizon.

“Polder Banger yang dibangun melalui kerjasama Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat mulai tahun 2017 sudah berjalan, masyarakat bisa merasakan keuntungannya. Namun ada satu permasalahan yang belum bisa dikelola setelah dibangun polder ini yakni terkait perawatan dan operasional Polder Banger supaya aset ini tetap awet dan terjaga keberlangsungannya” tutur Suseno Darsono.

Susenopun menyarankan Pemerintah Kota Semarang untuk sesegera mungkin mengambil langkah kebijakan guna mengurai persoalan tersebut, dengan menerapkan pengelolaan polder banger berbasis masyarakat.

Dengan berbasis masyarakat ada keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kota Semarang. Yaitu masyarakat bisa mengontrol pelaksanaan kebijakan di wilayahnya, masyarakat di wilayah polder sama-sama mendapat solusi atas masalah banjir dan rob, masyarakat di wilayah polder mendapat manfaat, dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan polder dapat lebih tersalurkan.

“Langkah awal yang bisa dilakukan dengan iuran masing-masing rumah yang lokasinya di wilayah kawasan Polder Banger melalui komunitas Badan Pengelola Polder Banger Sima (BPP SIMA) dengan besaran tergantung kesepakatan bersama. Hasil iuran tersebut kemudian bisa digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan Polder Banger. Sehingga masyarakat dengan adanya ini diajak untuk merawat dan mengelola keberadaan polder agar tidak muspro” tandas Suseno.

Sementara Kepala Bappeda Kota Semarang, Bambang Haryono mewakili Walikota Hendrar Prihadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa sistem polder dibangun Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya meminimalisir banjir dan rob di daerah timur. Sebelum dibangun polder, masyarakat di daerah sana sering mengalami gangguan pada pengembangan ekonomi daerah secara signifikan.

“Untuk itu salah satu kebijakan yang dibuat adalah memilih sistem polder perkotaan di Semarang, di mana merupakan hasil dari kerja sama antara pihak pemerintah Indonesia dengan kerajaan Belanda, yang tertuang dalam penandatanganan Technical Agreement pada tanggal 18 Februari 2013” tutur Bambang Haryono.

Dalam pengelolaan polder banger, Pemkot Semarang pun sudah mengelola dengan baik, dengan membentuk lembaga yang bernama Badan Polder Banger Sima (BPP SIMA) yang bertugas membantu pemerintah dalam penanganan khususnya rob dan banjir di wilayah Semarang Timur.

Sementara terkait dengan kota Lama, Bambang mengatakan bahwa sistem drainase menjadi salah satu faktor penting guna mendorong keberhasilan agar kota lama bisa menjadi warisan The World Heritage oleh UNESCO tahun 2020.