Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MAGELANG-Pemkot Magelang terus berupaya agar kawasan kumuh makin berkurang. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal. Salah satu penyebab kawasan menjadi kumuh yakni karena kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

“Kota Magelang memiliki luas 18,12 km2 dengan kepadatan penduduk cukup tinggi. Tentunya ini berdampak pada masih banyaknya wilayah yang terbilang kumuh. Bahkan, kawasan kumuh hampir tersebar merata di seluruh kelurahan yang ada dengan luasan bervariasi,” kata Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Joko Soeparno, di sela acara Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Aula Bappeda, Kamis (6/4/2017).

Joko mengatakan, masih adanya pemukiman kumuh menjadi tantangan Pemkot Magelang ke depan. Apalagi, sudah diamanahkan dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 bahwa, tahun 2021 ditarget Kota Magelang bebas atau nol hektar dari kawasan kumuh.

“Ini menjadi tantangan kami agar kedepan Kota Magelang bebas dari kawasan kumuh,” ujarnya.

Ia menuturkan, setidaknya ada tujuh indikator suatu kawasan dikatakan kumuh. Antara lain masalah rumah tak layak huni, akses sanitasi, akses jaringan jalan, persampahan, drainase lingkungan, masalah air minum, dan pencegahan bahaya kebakaran.

 “Termasuk masalah perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakatnya. Di Kota Magelang ada 10 persen yang masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Perilaku BABS ini bisa dengan BAB di sungai atau bisa juga menggunakan septic tank yang tidak standar,” katanya.

Untuk mengatasi itu, Joko menegaskan, bersama dinas-dinas terkait akan meningkatkan infrastruktur, peningkatan suplai air bersih, dan mengurangi resiko kebakaran. Untuk kebutuhan air bersih, pemerintah bakal meningkatkan kapasitas sumber air dan mengurangi kebocoran.

 “Terus terang, cakupan air bersih kita baru 87 persen dari target 100 persen hingga tahun 2021. Sementara tingkat kebocoran cukup tinggi, yakni 30 persen. Artinya, pekerjaan masih sangat banyak untuk mencapai target tersebut,” paparnya yang juga akan menambah IPAL Komunal di beberapa wilayah.

 Sementara itu Sekda Kota Magelang, Sugiharto saat membuka kegiatan ini mengemukakan, pemerintah memiliki tugas untuk mencapai target nasional 100-0-100. Artinya, 100 persen masyarakat mempunyai akses sanitasi yang layak, 0 persen kawasan perumahan dan permukiman kumuh, dan 100 persen masyarakat tercukupi air minum yang sesuai standar kelayakan minimum.

“Target nasional itu juga target Kota Magelang. Terlebih, melihat tingkat kepadatan penduduk kita yang tinggi, kita dituntut mampu memenuhi itu,” tandasnya.

Menurutnya, dengan kepadatan penduduk yang tinggi ini, kebutuhan air bersih pun tinggi. Termasuk produksi sampah dan limbah yang lebih banyak dibanding daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah.

“Upaya yang kita lakukan bukan karena semata-mata mengikuti program nasional, justru menjadi kebutuhan kita bagaimana cara meminimalisir kawasan kumuh. Maka, saya anggap kegiatan ini sangat penting dan harus kita jalani. Saya minta semua OPD dapat serius mengikuti program ini dan bisa menciptakan solusi terbaik untuk masalah-masalah tersebut,” tandasnya.

Dalam kegiatan ini juga mendatangkan beberapa nara sumber yaitu untuk memaparkan kebijakan Program PPSP Prov Jateng, Paparan pengarus utamaan pembangunan sanitasi, serta paparan penjelasan tentang alur kerja PPSP dan pengenalan instrumen sanitasi.

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin