Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

CILACAP-Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang RKPD 2017 tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan di Griya Patra Cilacap, Kamis (30/03).

Musrenbang dibuka Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Akhmad Edi Susanto, Forkompinda Kabupaten Cilacap, Pimpinan dan para ketua Komisi DPRD Kabupaten Cilacap, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bakorwil III Jawa Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Hj. Tetty Suwarto Pamuji, Kepala Bappeda Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Brebes, Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar dan undangan lain.

Menurut Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cilacap, Drs. Farid Maruf,MM, musrenbang 2017 digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah/RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2018. Musrenbang dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2018. Musrenbang bertujuan untuk memperoleh saran, masukan, koreksi, tambahan data dan pendapatan guna penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2018.

Dengan musrenbang ini, sasaran yang ingin dicapai, Menurut Farid, terwujudnya koordinasi, sinergitas, effisiensi, dan efektifitas dalam penyusunan prioritas rencana program, kegiatan dan anggaran untuk penyempurnaan penyusunan RKPD tahun 2018.

Musrenbang diikuti sejumlah komponen antara lain, Pimpinan dan para ketua Komisi DPRD Kabupaten Cilacap, seluruh OPD tingkat Kabupaten Cilacap, para camat, Ormas, LSM, Ketua TP PKK, Perguruan Tinggi, Pimpinan BUMD/BUMN, pimpinan Organisasi Profesi, para delegasi tingkat Kecamatan, masing-masing sejumlah lima orang.

Peserta Musrenbang memperoleh materi berupa Rancangan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018, dan penyampaian paparan dari sejumlah narasumber. Narasumber tersebut yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Drs, Sutarjo,MM yang menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

Narasumber kedua, GM Pertamina RU IV Cilacap yang menyampaikan materi tentang pembangunan infrastruktur dalam mendukung kebijakan ketahanan energi nasional atau Proyek Langit Biru Cilacap, dan Refenery Development Masterplan/RDMP.  Narasumber lain berasal dari pejabat tingkat Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan dan para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Cilacap, Sekretaris Daerah, para Assisten, Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKAD, dan GM Pertamina UP IV Cilacap.

Hasil Musrenbang Kabupaten Cilacap 2017, akan menjadi bahan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD dan penyempurnaan rancangan renja OPD tahun 2018, yang selanjutnya dengan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018, sebagai pedoman penyusunan Kebijaksanaan Umum APBD atau KUA Prioritas dan Plafon Anggaran sementara serta RAPBD tahun 2018 yang akan datang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah dalam sambutan tertulis yang disampaikan Muji Purnowo, SE, Msi mengatakan, hasil musrenbang wilayah Banyumas belum lama ini, tentunya dapat dijadikan pedoman untuk menyusun RKPD Kabupaten/kota, termasuk di Cilacap.

Dengan demikian, lanjut Gubernur, pembangunan Kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat bisa terpadu dan terintegrasi, sehingga target dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat terwujud. Selain itu komunikasi dan koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, hendaknya terus dikembangkan, agar semua program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sinergis, untuk mensejahterakan masyarakat.

Lebih lanjut Gubernur mengemukakan, persoalan Jawa Tengah hari ini yang membutuhkan perhatian dan kerja keras untuk menyelesaikannya, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan.

Pemprov memberikan apresiasi kepada Kabupaten/kota yang terus mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Diharapkan Kabupaten/kota terus berupaya mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat dan memberikan banyak intervensi bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Karena itu melalui Musrenbang ini, hendaknya dapat didiskusikan solusi kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan PR kita. Tampung segenap saran dan masukan dari seluruh komponen masyarakat, baik itu kaum perempuan, anak-anak, maupun saudara kita kaum disabilitas. Semua harus diberikan kesempatan yang sama menyampaikan uneg-uneg dan pendapatan. Hal ini akan menjadi masukan berharga bagi tersusunnya sebuah rencana pembangunan Kabupaten Cilacap yang lebih komprehensif dan mensejahterakan seluruh masyarakat.

Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutan pembukaannya menyampaikan, musrenbang memiliki kendudukan yang penting dan strategis untuk membahas kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap satu tahun kedepan. Sekaligus merupakan forum koordinasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan pada awal proses pembangunan untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah, yang muara akhirnya adalah tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD 2018.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, kebijakan prioritas pembangunan daerah  tahun 2018 diarahkan untuk mengatasi beberapa permasalahan pada RPJMD Kabupaten Cilacap dengan prioritas antara lain, penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin.

Penguatan ketahanan pangan dan energi yang idukung pembengunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan an pemanfaatan energi secara berkelanjutan, Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, penguatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, dan pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Di samping itu, lanjut Bupati, perlu diantisipasi pula untuk prioritas program kegiatan yang memerlukan perhatian dan komitmen kita dalam mendukung sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, antara lain dengan penyediaan dana pendampingan untuk program/ kegiatan diberbagai sektor melalui dana DAK, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi serta Program kerjasama lintas daerah/wilayah.

Itulah beberapa kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap kedepan yang harus didukung oleh semua stakeholders pembangunan daerah, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, misalnya melalui program CSR, karena pada dasarnya keberhasilan pembangunan ini merupakan tanggungjawab kita bersama, ujar Bupati.  (hromly)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin