Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah menyiapkan ratusan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjabat sebagai penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades). Masa jabatan ratusan kades akan habis pada tahun 2018 ini. Sedangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak baru akan dilangsungkan usai Pemilu 2019.

Seperti diketahui, 224 kades di Boyolali akan habis masa jabatannya pada tahun 2018. Menyikapi hal tersebut, beberapa waktu lalu para kepala desa mengusulkan agar pelaksanaan Pilkades dipercepat sebelum Pemilu 2019. Namun usulan tersebut ditolak Kemendagri. Usulan untuk memperpanjang masa jabatan kades juga tak disetujui.

Ratusan ASN yang disiapkan untuk mengisi ratusan jabatan kepala desa yang lowong menunggu pelaksanaan Pilkades serentak. “Pj. Kepala Desa harus PNS dan secara kuantitas kita sudah siap. Nanti kita cari dulu,” kata Bupati Boyolali, Seno Samodro, beberapa waktu lalu.

Salah satu opsi yang sedang dibahas, lanjutnya, yakni menarik Sekretaris Desa (Sekdes) atau Carik pada masing-masing Desa yang sudah berstatus ASN untuk mengisi jabatan Pj Kades. Terkait pelaksanaan pilkades serentak, Bupati belum menyebutkan secara pasti kapan akan digelar. Sebab agendanya berbarengan dengan Pemilu 2019.

Namun pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk Pilkades serentak yang akan dilakukan dengan mekanisme pemilihan elektronik, sebagaimana sudah dilakukan di Boyolali dalam tiap agenda Pilkades beberapa tahun ke belakang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Purwanto mengatakan, untuk mengisi Pj. Kades bisa ditarik dari para Sekdes yang sudah ASN. Terlebih golongan mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi Pj, yakni golongan dua.

Bilapun ada kekurangan karena belum semua carik berstatus ASN, kekurangganya bisa diambil dari ASN dari sumber lainnya, misal dari kecamatan atau kabupaten.