Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MAGELANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Magelang tahun 2021 dilaksanakan secara online di masa pandemi Covid-19 saat ini. Cara ini dipilih untuk mengurangi potensi kerumunan tanpa mengurangi esensi pelaksanaan Musrenbang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Joko Soeparno menjelaskan, Rancangan RKPD Kota Magelang tahun 2021 disusun berdasarkan tema pembangunan Kota Magelang tahun 2021 sesuai RPJMD 2016-2021, serta diselaraskan dengan tema dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi

Adapun tema pembangunan Kota Magelang Tahun 2021 adalah Kompetitif Bersama Mitra. Sedangkan tema pembangunan Nasional 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Tema ini merupakan tema yang disusun setelah terjadinya pandemi Covid-19.

Dituturkan Joko, untuk tahun 2021 pemerintah pusat masih berfokus pada fase pemulihan pasca pandemi Covid-19. Maka, Pemkot Magelang wajib mendukung prioritas pemerintah pusat tersebut.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Magelang dalam RKPD 2021 secara umum terkait dengan dukungan terhadap fase pasca pandemi covid-19.

“Ada beberapa hal yang bisa dikenali berdasarkan pengalaman pandemi ini. Antara lain, ciri Kota Magelang sebagai kota modern terlihat utamanya dari keberadaan fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan bagi penanganan pasien covid-19,” jelas Joko, Senin (18/5/2020).

Kemudian, lanjut Joko, semangat partisipasi masyarakat dan semangat saling membantu bisa terlihat nyata di Kota Magelang. Terkait dengan fase pemulihan ekonomi, maka peningkatan daya serap peluang kerja akan menjadi penekanan

“Sedangkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur diarahkan bagi penyediaan kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.

Joko melanjutkan, berdasarkan pengalaman di masa pandemi Covid-19, maka pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi secara lebih optimal akan menjadi prioritas. Hal ini diharapkan bisa memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan maupun dalam penganggarannya.

Sementara itu, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2021 secara online dinilai bisa menghemat anggaran sebesar 40-50 persen, sehingga metode online tersebut menjadi pertimbangan untuk dikembangkan di tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, dengan pelaksanaan Musrenbang secara online, salah satu aspek yang dicapai adalah efisiensi alokasi anggaran. Namun demikian dengan tidak dilangsungkannya sesi tatap muka dengan komponen masyarakat maka kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu dievaluasi.

“Sehingga sebagai pertimbangan, pelaksanaan Musrenbang tahun depan bisa jadi akan dilakukan kombinasi antara pelaksanaan secara konvensional dan digital,” katanya.

Penulis : Pro/kotamgl

Editor : WH/Diskominfo Jtg*P