MUSKOT BMPS TOLAK FULL DAY SCHOOL

  • 11 Aug
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments


KOTA PEKALONGAN – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Pekalongan H.Mahmud Masykur tidak setuju dengan penerapan full day scholl bagi lembaga pendidikan swasta di Kota Pekalongan, sikap tersebut disampaikan dalam acara musyawarah kota  BMPS (9/9) di gedung serbaguna al-Isyad Jalan Bandung.

Gelombang penolakan muncul setelah menteri pendidikan dan kebudayaan muhadjir effendy menggagas rencana sistem belajar sehari penuh di sekolah atau full day school. H Mahmud Maskur menolak rencana tersebut karena dinilai membahayakan dunia pendidikan ” Ada 16 point yang diusung rekomendasi dari muskot ini , salah satunya penolakan full day schol,” terangnya.

Ditambahkan Mahmud lembaga pendidikan swasta di Kota Pekalongan lebih banyak dari pada lembaga pendidikan negeri yaitu mencapai 60 persen ” Dari data pendidikan tahun 2016 jumlah sekolah negeri dari jenjang TK sampai SMA sbeanyak 107 sekolah sedangkan swasta 212 sekolah,” tambah  mantan Kepala Sekolah Mts Salafiyah Kauman itu.

Muskot  Badan Musyawarah Perguruan Swasta tersebut dibuka oleh wakil walikota pekalongan H.M Saelany Machfud. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalonag  Soeroso.

Wakil Walikota Pekalongan H M Saelany Machfuydz menambhakan pemerintah kota dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat kepada kementrian pendidikan terkait penerapan full day scholl ” saat ini masih tahap revisi kedua di bagian hukum, bila sudah selesai secepatnya akan kita bawa ke jakarta,” tambahnya.

Ditambahkan Saleany penerapan full day school tersebut bisa mematikan nilai kearifan lokal seperti pendidikan keagamaan sore yaitu  tempat pendidikan al quran (tpq) pemerintah menyampaikan peningkatan kualitas guru lebih utama untuk mendongkrak pendidikan di kota pekalongan yang menargetkan wajib belajar 9 tahun. (Dinkominfo Kota Pekalongan)

Berita Terkait