Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Semarang – DISKOMINFO UNGARAN : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang akan menerapkan pelayanan kenaikan gaji berkala (KGB) bagi PNS secara online mulai Bulan Juli mendatang. Inovasi pelayanan administrasi kepegawaian itu dinilai mampu mempermudah proses penerbitan Surat Pemberitahuan Tentang kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB). “Jadi nanti pengusulan KGB tiap PNS menggunakan data base personal para PNS. Sehingga diharapkan lebih mudah dan cepat,” terang Kepala BKD Partono disela-sela kegiatan launching pelayanan KGB online di ruang pertemuan lantai II Kantor BKD di Ungaran, Kamis (25/4) siang.

Launching pelayanan KGB online dilakukan oleh Bupati Semarang H Mundjirin ditandai dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan. Setelah itu, Bupati menekan tombol di komputer untuk memulai operasional aplikasi tersebut.  Ditambahkan oleh Partono, inovasi KGB online ini sangat membantu pelaksanaan administrasi kepegawaian. Dalam setahun, lanjutnya, pihaknya melayani permohonan KGB rata-rata 1.440 berkas. Selain itu ada 337 permohonan pensiun. Seluruhnya dilayani dengan syarat melengkapi berkas lampiran yang telah ditentukan. Dengan pelayanan online, tidak perlu lagi melampirkan berkas persyaratan itu. Namun memanfaatkan data base e-personal para PNS. “Karenanya, up date data base e-personal PNS oleh para pengelola kepegawaian tiap SKPD mempengaruhi mutu pelayanan kepegawaian oleh BKD,” terangnya didampingi Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi. Wahyuningsih.

Pelayanan KGB online itu menjadi salah satu proyek perubahan yang digagas oleh Wahyuningsih yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III Angkatan I Provinsi Jawa Tengah. Selain KGB online, saat ini BKD juga telah mengembangkan layanan komunikasi dan konsultasi secara online lewat website. Dengan pemanfaatan teknologi informasi itu, Partono berharap mutu pelayanan kepegawaian BKD Kabupaten Semarang dapat lebih meningkat.

Sementara itu Bupati H Mundjirin menghargai inovasi pelayanan kepegawaian secara online oleh BKD. Menurutnya, perubahan pola pelayanan itu diharapkan dapat menghapus stigma buruk yang berkembang selama ini. “Inovasi ini harus mampu menghilangkan kekurangan pelayanan yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Para pengelola kepegawaian di SKPD juga jangan apatis terhadap perubahan dan inovasi yang berkembang. Terapkan mekanisme pelayanan yang sederhana dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi,” ujarnya.

Mundjirin juga berharap seluruh pelayanan kepegawaian secara online itu dapat terintegrasi dalam sebuah sistem informasi yang lengkap dan menyeluruh berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sehingga pola pelayanan itu mampu menciptakan budaya kerja baru yang lebih mangkus dan sangkil.