Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KARANGANYAR –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyerahkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN kepada kelompok dan perseorangan di rumah dinas bupati. Bantuan itu diantaranya stimulan pembangunan rumah swadaya, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk SD, SMP dan SMA/SMK.”Saya hadir di sini untuk memastikan bantuan pusat diterima di Karanganyar. Jenis bantuannya banyak sekali. Saya sampai kaget. Ombyokan. Mungkin karena Karanganyar istimewa,” kata Puan saat memberikan sambutan dalam penyerahaan bantuan sosial tersebut.

Dia menambahkan pemerintah memiliki banyak program yang bertujuan memberi solusi langsung terhadap persoalan sosial ekonomi. Ia mengharapkan masyarakat mengapreasiasi hal itu serta tidak malah menyikapinya secara negatif. Realisasi dari program tersebut, terbukti menyejahterakan, membantu warga kurang mampu dan mendorong kemandirian. “Ada perubahan besaran bantuan PKH, khususnya bagi keluarga yang memelihara anak penyandang disabilitas. Dapatnya enggak 500 ribu, tapi Rp 2,4 juta,” imbuhnya.

Terkait bantuan jenis peralatan usaha, Puan Maharani meminta penerima untuk memelihara dengan baik. Penggunaan juga harus sesuai kebutuhan. Sejumlah program untuk membantu keluarga miskin akan digelontor pada tahun depan. Misalnya, KIP kuliah, kartu sembako dan kartu prakerja. “KIP kuliah untuk anak kuliah dari keluarga enggak mampu dan dari daerah pinggiran. Tahun 2020, kartu sembako hasil pengembangan dari PKH BPNT. Sedangkan kartu prakerja nanti akan diberikan untuk pelatihan yang ingin kerja. Pemberian keterampilan selama 6 bulan,” katanya.

Puan meminta masyarakat mempercayai pemerintah yang serius dengan program kerjanya. Program yang telah terealisasi, merupakan gambaran kesiapan program yang sedang direncanakan. Bukan hoax dan percayalah kepada pemerintah. Dalam obrolan dengan penerima bantuan, anggota kelompok tani Desa Ngemplak, Karangpandan, Kasiman mengeluhkan sulitnya suplai air ke areal persawahan. Ia membutuhkan mesin penyedot air dari aliran Sungai Siwaluh. “Saluran ada, tapi berjauhan dari sumber. Kalau air tanah harus di mengebor di kedalaman 150 meter. Kami butuh mesin pompa. Selain itu, pupuk sering terlambat datang,” kata Kasiman.    Menanggapi hal itu, Puan mengapresiasi laporan tersebut. Ia berjanji menindaklanjutinya melalui pemerintah daerah dan bantuan dari pemerintah pusat.