Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KENDAL – Kabupaten Kendal mendesak untuk segera memiliki data tunggall atau single data dalam menanggulanagi kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kendal Drs. Masrur Masykur  dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018, Rabu (28/2) di Agrowisata Tirto Arum Kendal.

Pada acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kendal Tahun 2018, dengan tema “Percepatan Terwujudnya Single Data dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kendal”, tersebut Wabup Masrur menjelaskan, “untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi pendataan dan pemetaan warga miskin melalui Basis Data Terpadu (BDT) atau data BPS yang tepat dan akurat.”

Menurut Wabup yang juga ketua TKPKD Kabupaten Kendal, Hal tersebut sebagai pedoman untuk melakukan program-program pengentasan kemiskinan agar bisa fokus, terarah dan tepat sasaran. “Namun yang lebih penting adalah komitmen bersama untuk bekerja maksimal bagi semua anggota Tim, supaya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan benar-benar berjalan optimal. Harus ada tim yang setiap hari bekerja untuk pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

“Seluruh Anggota TKPKD Kabupaten Kendal, Tim TSP, Para Ormas, Para Pemerhati Pengentasan Kemiskinan dan semua pihak, saya minta untuk melakukan terus Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) kepada penerima bantuankhususnya masyarakat miskin minimal 1 tahun 2 (dua) kali. Karena data kemiskinan terakhir mungkin sudah tidak valid dan tidak akurat (yang dikeluarkan BPS) dengan kondisi saat ini, yang telah banyak mengalami perubahan,” terangnya.

Untuk itu, sambungnya, pendataan ulang kepada masyarakat miskin yang lebih baik harus segera dilakukan. Data kemiskinan harus valid dan benar, serta tepat sasaran, karena sangat penting sekali sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah termasuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Sehingga, nantinya mampu memperlihatkan dimana dan siapa yang dimaksud orang miskin, sehingga akan terlihat jelas siapa yang berhak menerima program bantuan pemerintah. ( heDJ / Kominfo )