Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

CILACAP – Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Drs. Farid Ma’ruf megingatkan Lurah di wilayah eks Kotip Cilacap untuk mengedepankan transparansi dalam mengelola eks tanah bengkok. Hal itu ditegaskan Farid pada acara Pembinaan Aparat Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah, di Pendopo Kecamatan setempat, Senin (5/3/2018). Pernyataan ini disampaikan terkait rencana penertiban aset tanah pemerintah daerah oleh Pemkab Cilacap.

“Sekarang kita bareng bareng mulai dari nol. Tidak ada lagi istilah pendhem pendheman. Itu asetnya milik Pemda”, tegas Farid.

Dijelaskan, baik Lurah maupun Kades dan perangkatnya kini tidak bisa lagi mengelola dan menikmati hasil tanah bengkok. Sebab perangkat pemerintah desa/kelurahan sudah memperoleh gaji dari pemerintah yang dialokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil tanah kas desa atau bengkok harus dimasukkan dalam ADD sehingga tidak ada lagi alokasi khusus untuk Lurah, Kades dan perangkatnya.

“Kalau jadi Lurah, sekarang mindset-nya pendapatan dari gaji atau honor. Sudah tidak usah cerita bengkok, kalau diteruskan bahaya. Panjenengan bisa dianggap melakukan sewa menyewa aset Pemda secara tidak sah”, tambahnya.

Saat ini, pengawasan terhadap pemanfaatan aset tanah pemerintah daerah turut dicermati oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan aset termasuk sewa menyewa tanah kas desa, harus dilaporkan dan hasilnya masuk ke kas daerah. Regulasi ini, menurut Farid juga berlaku untuk pemanfaatan tanah pemda oleh masyarakat, mengingat pemanfaatan ini bersifat pribadi. Sebab tanah Pemda selayaknya digunakan untuk kepentingan umum.

Turut Diperhatikan

Acara dihadiri Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Wasi Ariyadi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Dian Setyabudi, dan Asisten Administrasi dan Umum Indro Cahyono. Hadir pula para kepala bagian di lingkungan Setda, Inspektur Kabupaten Cilacap Imam Yudianto, Kepala BPPKAD Cilacap Subiharto, Kepala Dinas Sosial Cilacap Uong Suparno, Lurah se – Kecamatan Cilacap Tengah, Kepala UPT, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, serta ASN di wilayah Cilacap Tengah.

Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman pada kesempatan ini berpesan agar pejabat dan staf pengelola anggaran untuk mengedepankan transparansi, dan menggunakannya sesuai perencanaan. Meski saat ini Pemkab Cilacap terus menggencarkan program Bangga Mbangun Desa, bukan berarti pembangunan di wilayah perkotaan diabaikan. Infrastruktur, terutama jalan kabupaten di eks Kotip Cilacap tahun ini juga menjadi salah satu prioritas program pembangunan.

“Teman teman Lurah jangan iri. Walaupun kita giatkan program Bangga Mbangun Desa, kelurahan tetap kita perhatikan. Apalagi kelurahan ada di ring I, khususnya Kutawaru yang masih membutuhkan perhatian khusus”, kata Wabup.(don_gs)