Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Transparansi kini menjadi bagian yang harus diterapkan pada setiap aspek tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah desa. Transparansi bisa diwujudkan melalui pemberitaan yang berimbang, aktual, dan nyata mengenai kinerja pemerintahan serta hasilnya.

“Masyarakat sekarang ini kan masyarakat yang menuntut transparansi tata kelola pemerintahah desa. Dengan berita yang berimbang, berita yang faktual (maka) masyarakat ini mendapat informasi dari tangan pertama dari para kepala desa, sehingga tidak ada celah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan stabilisasi yang ada di desa,” kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat membuka acara Silaturahmi, dan Komunikasi Kemitraan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pekalongan dan Paguyuban Joko Bahu Kesesi, di Kantor Kecamatan Kesesi, Kamis (13/8/2020).

Lebih lanjut Asip menyampaikan, kepala desa adalah manajer pembangunan desa. Karenanya, mereka harus dikawal dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sekaligus informasinya.

“Nah, bentuk pengawalannya ini secara internal memang ada pembinaan dari Dinas PMD, P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan. Tetapi, dalam bentuk lain bisa bekerja sama dengan kalangan profesional seperti perguruan tinggi, badan usaha, dan kalangan profesional lainnya,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati Asip menyatakan akan menggandeng aparat keamanan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa/kelurahan, hingga kabupaten.

“Oleh karena itu kita menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Penulis: Humas/Dinkominfo Kab Pekalongan
Editor: Tn/Diskominfo Jateng