KIM HARUS BISA MENJADI CORONG KEBIJAKAN PEMERINTAH

  • 27 Jul
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments

SEMARANG-Setelah off cukup lama, kini Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diaktifkan kembali oleh Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Hal ini ditandai dengan dikukuhkannya 25 pengurus KIM pada Rabu (26/7) di Ruang Lokakrida, Balaikota Semarang. Ke dua puluh lima pengurus tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat dan pengurus 17 Kecamatan se-Kota Semarang yang berkompeten di bidangnya.

Adapun ketua KIM yang terpilih untuk menjalankan amanah selama periode 2017-2022 adalah H. Mustain.

Dalam arahannya Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi keberadaan KIM yang sangat diperlukan sebagai penyambung antara pemerintah dengan masyarakat Kota Semarang.

“Perjuangan yang sangat luar biasa, KIM yang dulu pernah eksis, Alhamdulillah pada tahun 2017 ini akan kita aktifkan kembali untuk bermitra. Saya apresiasi kawan-kawan KIM” ujar Walikota yang akrab disapa Hendi.

Lanjutnya, informasi saat ini begitu mudah masuk sehingga diperlukan komunitas yang bisa memilah informasi-informasi yang akan disebarkan ke masyarakat khususnya warga Kota Semarang. “Informasi itu ibarat pisau bermata dua, dengan semakin cepat teknologi informasi berkembang, maka masyarakat akan dengan mudah menginformasikan segala hal yang terkait dengan lingkungan sekitar. Sementara di sisi negatifnya, pada saat informasi tersebut tidak didasari fakta-fakta yang akurat, maka akan menjadi informasi hoax” urai Walikota.

Ke depannya Walikota berharap agar pengurus KIM bisa menjadi filter penyeimbang antara program pemerintah dan juga kebutuhan masyarat di lapangan melalui aplikasi smart city yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang seperti ‘Lapor Hendi’, P5M, dan Pusat Informasi Publik. “Pada saat warga bertanya atau komplain tentang lingkungan, hendaknya KIM bisa meneruskan ke Pemerintah Kota Semarang, supaya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diinginkan warga”.

Terakhir walikota Semarang berpesan agar KIM tetap bisa menyerap keinginan masyarakat terutama program-program yang harus ditindaklanjuti sebagai program prioritas atau sebaliknya bisa menjadi sebuah corong dari kebijakan pemerintah yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat saat ini.

Berita Terkait