Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KENDAL – Kemiskinan atau penduduk miskin bisa berkurang jika Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) bekerja dengan terpadu dan dikoordinir dengan baik dengan data tunggal atau terpusat pada tim. Hal tesebut disampaikan salah satu Nara Sumber Rapat Koordinasi TKPKD dengan tema ”Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Sinergitas Program Inovasi yang Didukung Basis Data Terpadu”, Kamis (4/5) di Pendopo Agung Pemkab Kendal, Suyadi dari UPT PK ( Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan ) Pemkab Sragen.

“Untuk mengurangi kemiskinan atau penduduk miskin, penanganan harus benar – benar terpadu dilakukan dengan hanya mempercayakan data kemiskinan pada tim bukan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) mempunyai data yang berbeda – beda. Selanjutnya tim bertugas mengelola atau menggkoordinir pelaksanaan kemiskinan dengan mengakomodir dan mensinergikan semua OPD yang masing – masing memberikan anggaran yang melekat pada masing – masing OPD untuk melaksanakan programnya,” terang Suyadi.

Sementara, Muhamad Kundarto salah satu Nara Sumber dari LPPM UPN Veteran Yogyakarta mengatakan, salah satu kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah adalah penyakit kronis antar OPD yakni 3 K ( kurang komunikasi, kurang koordinasi dan kurang kolaborasi ), ego sektoral, bersaing tidak sehat dan takut membuat terobosan atau inovasi.

TKPKD Kabupaten Kendal, menurut Kundarto perlu mengambil langkah – langkah sebagai amunisi untuk bisa bekerja nyata mengurangi kemiskinan dengan menggelar pendidikan, pelatihan, studi tiru, magang, keorganisasian, kepemimpinan dan program kerja bagi seluruh anggota tim.

Selain itu juga harus dibangun jalinan komunikasi dengan mengaktifkan SMS, WA, e mail, web site, rutin komunikasi, berbagi informasi, menyusun jaringan ( desa on line ) dan menjalin kerjasama.

Untuk mendukung teknis pengurangan kemiskinan atau penduduk miskin, lanjut Kundarto, harus didukung dengan membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan, pengenalan teknologi tepat guna dan menumbuhkan semangat untuk berinovasi kreatif. Lalu, apabila penduduk miskin sudah mulai berusaha dengan salah satu wadahnya berupa UMKM, perlu dihasilkan produk unggulan. Pemkab dan sektor lain perlu membangun pasar sehingga pendapatan penduduk yang hendak dientaskan dari kemiskinan dapat meningkat. Sehingga pada akhirnya akan tercipta kemandirian pada penduduk miskin yang dibantu.

Sementara itu Bupati Kendal dr. Mirna Annisa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Drs. Masrur Masykur mengatakan, kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Kendal. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu dan menyeluruh. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan langkah-langkah koordinasi secara tanggap dan nyata, serta tidak dapat ditunda-tunda, melalui wadah lintas pelaku yang dimulai dari sinkronisasi data, perencanaan, evaluasi, kelembagaan, kebijakan dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.

Dijelaskannya, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal masih tergolong cukup tinggi, menempati urutan nomor 14 besar dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari BPS masih mencapai 11,62% penduduk Kendal yang masih hidup dibawah garis kimiskinan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Untuk itu, perlu penanganan yang seksama dan nyata, serta terencana dan terprogram dengan baik. Sehingga keluarga miskin di daerah Kabupaten Kendal benar-benar diperhatikan, untuk dientaskan dari garis kemiskinannya.

Bupati Mirna berharap berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Kendal, perlu didukung dan  dikawal bersama-sama dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kendal. Program yang dikeluarkan pemerintah tidak akan menjadi efektif dan tepat guna, apabila fasilitas penunjang lainnya tidak dapat bekerja dengan maksimal dan profesional, yang lebih utama lagi yang sering terjadi salah sasaran atau tidak tepat sasaran, dikarenakan tidak dilakukannya seleksi yang cukup tepat bagi siapa saja yang pantas/ berhak untuk mendapatkan program pemerintah tersebut.

Bupati menekankan, kadang-kadang masyarakat ingin “dianggap miskin” supaya memperoleh alokasi bantuan pemerintah. Mindset ini tentu harus dirubah secara tegas, karena akan menambah besar jumlah penduduk miskin, sehingga seolah-olah berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan tidak berhasil.

Ketua dan seluruh Anggota TKPD Kabupaten Kendal, serta semua pihak, diharuskan melakukan terus Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (PBDT) kepada penerima bantuan khususnya masyarakat miskin. Karena data kemiskinan terakhir mungkin sudah tidak valid dan akurat dengan kondisi saat ini, yang telah banyak mengalami perubahan, seperti halnya : Rumah Tangga Miskin yang telah meninggal, Rumah Tangga Miskin kategori tidak miskin/kaya, Rumah Tangga Miskin pindah tempat tinggal, dan Rumah Tangga Miskin yang miskin namun tidak terdaftar atau data tambahan.

Data kemiskinan harus valid dan benar, serta tepat sasaran, karena sangat penting sekali sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah termasuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan terbesar bangsa. Sehingga, nantinya mampu memperlihatkan dimana dan siapa yang dimaksud orang miskin, sehingga akan terlihat jelas siapa yang berhak menerima program bantuan pemerintah.

Sehingga perlu upaya yang serius, sinergis dan terpadu dari semua pihak, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud lebih cepat, mudah dan tepat sasaran, serta kegiatan/program di masing-masing OPD harus bersinergi. ( Kontributor Kendal / heDJ )

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin