Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JEPARA – Kementrian Dalam Negeri RI siap membantu dan mendampingi Penjabat (Pj) Bupati Jepara dalam melaksanakan tugasnya, agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik.

Hal itu disampaikan Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI Teguh Narutomo, saat sosialisasi peningkatan kinerja pemerintah daerah, di Gedung Shima Setda Jepara, Senin (13/2/2023). Menurutnya, tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu perhatian utama. Dalam hal ini, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran per triwulanan ini, di mana eksekusi penyerapannya harus clear.

“Bukan hanya sanggup merancang, tetapi kita harus sanggup dalam eksekusi penyerapan ABPD. Silakan nanti semua mem-breakdown, masing-masing OPD mengeksekusi alokasi anggaran yang ada, untuk bisa mencapai target yang telah ditentukan,” terangnya.

Terkait masalah stunting, Teguh menyampaikan, karena stunting sudah menjadi isu nasional, pihaknya meminta permasalahan tersebut harus clear, baik jumlah maupun siapa orangnya. Jadi, data harus betul-betul riil dan valid, agar penanganannya terarah dengan baik.

“Detailkan angkanya, detailkan orangnya, detailkan NIK dan alamatnya, dan itu menjadi tanggung jawab yang besar,” imbuhnya.

Teguh berharap, penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Jepara semakin baik, pembangunan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dengan aparatur yang berintegritas.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Deddy Winarwan, mengatakan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) bukan hanya bentuk laporan, tetapi merupakan rapor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalamnya, ada data kinerja dan data dukung dari 122 indikator kinerja kunci (IKK).

“LPPD juga akan dijadikan sebagai evaluasi dan penilaian, agar pemerintah daerah yang capaiannya kurang baik bisa termotivasi untuk meningkatkan kinerja,” terangnya.

Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, menyatakan siap dalam mewujudkan target penanganan isu utama nasional saat ini, yakni percepatan peningkatan kesejahteraan sosial melalui penanganan kemiskinan ekstrem, menekan prevalensi stunting, dan revitalisasi pendidikan serta pendidikan vokasi.

“Dalam penanganan kemiskinan, angka kemiskinan kami adalah yang terendah di antara enam kabupaten sekitar Muria, yakni Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, dan Demak,” ungkapnya.

Kemudian dalam penanganan stunting, lanjutnya, sesuai data SSGI, pihaknya berhasil menekan prevalensinya, yakni dari 25 persen pada 2021, menjadi 18,2 persen pada 2022, dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 21,6 persen, serta Jawa Tengah sebesar 20,8 persen.

Selanjutnya, imbuh Edy, pihaknya juga telah membangun iklim investasi yang sangat kondusif, sehingga PMA-PMDN manufaktur berkembang pesat, tanpa meninggalkan identitas Kota Ukir. Tahun ini, nilai ekspor furnitur kayu dan kayu olahan hingga September 2022, mencapai hampir 193 juta dolar AS, meningkat dari 2021 sebesar 183,6 juta dolar AS. Sedangkan ekspor garmen dan sepatu, hingga September 2022, mencapai 210 juta dolar AS.

“Ini pertama kalinya nilai ekspor produk garmen dan sepatu menyalip furnitur kayu dan kayu olahan, tapi bukan berarti produk identitas daerah ini mengalami penurunan, melainkan tetap meningkat,” pungkasnya.

Penulis: Diskomimfo Jepara/STY
Editor: Di/Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin