Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Akuntabilitas merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain itu, setiap abdi negara harus memahami falsafah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, agar tidak menjadikan pekerjaan sebagai rutinitas semata.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, menyampaikan, prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama ini telah memberikan hasil yang relatif bagus. Ia pun meminta jajarannya untuk bekerja dengan serius pada setiap tahap pekerjaannya.

“Saya tekankan, bekerja itu paling bagus punya landasan dan falsafahnya. Sehingga, tidak hanya sekadar menjalankan kerja rutinitas, tapi ada makna pertanggungjawaban,” tutur Bupati Asip ketika membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019, di kantor Sekretariat Daerah, Senin (27/7/2020).

Asip mengimbuhkan, setiap Kepala OPD harus bekerja dengan berbasis pada data dukung yang kuat. Karena biasanya mereka kerja, tapi data dukungnya kurang kuat. Menurutnya, data menjadi poin penting yang harus ada sebagai pendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak seperti di daerah lain yang menerapkan adanya sanksi bagi kepala OPD yang tidak memenuh target, Asip lebih memilih untuk menggunakan sistem edukasi.

“Kita edukasi, kita bina supaya bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena ujung dari kebaikan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah kebaikan, kemaslahatan untuk masyarakat. Kemaslahatan untuk masyarakat itu harus nyata wujudnya tidak boleh abstraksi. Kita membangun jalan, pasar, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, membangun sarana pendidikan, itu nyata, terukur,” jelasnya.

Top 45

Salah satu bukti pentingnya akuntabilitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kesuksesan program Laboratorium Kemiskinan yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, dalam Kompetisi Inovasi Publik (Sinovik) 2020. Inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan tersebut, berada pada urutan 36 alias termasuk dalam deretan top 45 terbaik tingkat nasional.

“Yang sebelumnya kita berada di top 99. Sekarang ini hasil dari wawancara virtual awal bulan lalu, menaikkan posisi pada urutan 36, atau berada di deretan top 45 nasional, serta berhasil menggeser inovasi-inovasi daerah lain, yang semula berada di atas Kabupaten Pekalongan,” kata Bupati Asip, Senin (27/7/2020).

Menurut bupati, masuknya daerah yang dipimpinnya dalam deretan inovasi nasional merupakan prestasi tersendiri. Persaingan ketat saat proses penilaian melalui wawancara virtual dengan tim yang sebagian besar adalah para profesor, menjadi pengalaman baru bagi bupati dan seluruh jajarannya. Asip pun berharap, inovasi Laboratorium Kemiskinan dapat menjadi inovasi terbaik nasional.

“Kita berharapnya nanti inovasi ini bisa menjadi terbaik nasional, karena dengan keberhasilannya akan menjadi role model bagi desa-desa dengan klaster kearifan lokal masing-masing. Semoga nanti bisa menjadi yang terbaik, karena akan terus dikembangkan,” jelas bupati.

Ditambahkan, saat ini, pihaknya sedang menggagas inovasi-inovasi lainnya untuk pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Sehingga apa yang diharapkan dalam tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penulis: Didik/Dinkominfo Kab Pekalongan
Editor: Tn/Ul/Diskominfo Jateng