Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Jalannya roda pemerintahan desa membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang erat antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, berbagai permasalahan yang muncul di desa dapat segera teratasi.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, R Imam Wahyudi, saat melantik Dewan Pimpinan Kecamatan Asosiasi Badan Permusyaratan Desa Seluruh Indonesia (DPK Abpedsi) Kecamatan Bukateja Masa Bhakti 2019-2025, di Pendopo Wiro Hutomo, Kecamatan Bukateja, Kamis (27/8/2020).

“Kita ketahui bersama bahwa roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik jika antara pemerintah desa, BPD bisa saling sinergi dalam hal yang positif sehingga bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat,” ujar Imam.

Pihaknya berharap, DPK Abpedsi Kecamatan Bukateja dapat menjadi wadah komunikasi antara 14 BPD di wilayah Bukateja. Selanjutnya, kepengurusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja, tugas, dan fungsi BPD. Tidak hanya itu, pengurus DPK Abpedsi juga diminta untuk membangun sinergisme antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah kabupaten.

Ketua DPK Abpedsi Kecamatan Bukateja, Sundiarto menyampaikan pihaknya segera siap menjalin konsolidasi awal dengan seluruh anggota BPD. Langkah tersebut untuk memberikan pemahaman tentang Abpedsi yang dilanjutkan dengan penyusunan langkah dan program kerja.

“Antara BPD dengan pemerintahan desa ini juga harus sejalan, kadang-kadang pemahaman terhadap regulasi itu kurang berkesinambungan sehingga kadang yang terjadi keberadaan BPD dinilai menghambat pemerintah desa, padahal tidak seperti itu. Jangan sampai kemudian abpedsi dibentuk ini justru menurunkan semangat teman-teman di desa tetapi bagaimana BPD menjadi lebih produktif,” terangnya.

Penulis: PI-7/Kontributor Purbalingga
Editor: Tn/Diskominfo Jateng