Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KOTA PEKALONGAN – Sebanyak 14 kelurahan di Kota Pekalongan dipilih menjadi sasaran program Padat Karya Tunai (PKT) atau Cash For Work (CSW) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2021. Total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp4,2 miliar. Artinya, setiap kelurahan akan menerima dana sebesar Rp300 juta untuk pembangunan infrastruktur dengan sistem padat karya.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Tia Hetwisari, menjelaskan, khusus pada tahun ini program PKT KOTAKU ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Covid-19.

Selain program PKT Kotaku, ada pula Program Kegiatan Skala Kawasan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Lodji dengan nilai kontrak Rp37.372.692.300,00. total alokasi anggaran yang disiapkan oleh Kementerian PUPR untuk pelaksanaan kedua program tersebut sebesar Rp41.572.692.300.

“Untuk target pekerjaan program PKT selama dua bulan yakni Bulan Mei-Juni, sedangkan untuk skala kawasan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Lodji dilaksanakan sekitar akhir tahun 2021 mendatang,” ujar Tia, usai acara peluncuran program PKT Kotaku di Kelurahan Medono,Kecamatan Pekalongan Barat,Kota Pekalongan, Senin(3/5/2021).

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, menjelaskan, pandemi Covid-19 yang belum mereda ini telah membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian. Tidak sedikit warga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mengalami penurunan pendapatan dan daya beli. Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain melalui program jaring pengaman sosial, dan program padat karya tunai.

“Mudah-mudahan di tengah situasi dan kondisi pandemi yang belum usai, program ini bisa membantu masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Pekalongan dan program ini diharapkan bisa terus berjenjang dan kontinyu (berkelanjutan),” tegas Aaf, sapaan akrabnya.

Wali kota berharap Program PKT juga dapat meningkatkan rasa kegotongroyongan masyarakat dalam memelihara lingkungan masing-masing.

“Jika nantinya program PKT Kotaku dari Kemen-PUPR ini selesai, di tengah masyarakat bisa menumbuhkan lagi rasa kegotongroyongan, kerja bakti di lingkungan masing-masing, lingkungan bisa terus terpelihara dengan baik untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir di Kota Pekalongan, seperti melalui kerja bakti melakukan pembersihan penyumbatan selokan-selokan sungai,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Medono, M Absor, menjelaskan, terhitung mulai Senin (3/5/2021) hingga dua bulan ke depan, dirinya bersama para penerima manfaat PKT lainnya akan diberdayakan untuk membantu melaksanakan program-program pembangunan kota seperti pengerjaan pavingisasi jalan, pekerjaan dan pembersihan drainase dan sebagainya. Para tenaga kerja yang terlibat dalam Program PKT akan menerima upah sebesar Rp100 ribu perhari untuk jasa tukang, dan Rp80 ribu perhari untuk pekerja. Durasi pekerjaan selama tujuh jam, yakni pukul 08.00-15.00 WIB.

Absor mengaku bersyukur karena telah dilibatkan dalam program tersebut. Meski tak seberapa nilainya, penghasilan sementara yang ia peroleh dari Program PKT sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Dengan adanya program PKT ini kami sangat merasa terbantu sekali dan siap mendukung program ini agar bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Penulis: Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin