KAJEN – Terkait kebutuhan pendidikan dan kesehatan, pemerintah pusat maupun daerah mengaku hanya bisa berkontribusi sebesar 10 hingga 20 persen. Sementara 80 persen sisanya adalah dari para stakeholder di luar pemerintah.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam peluncuran Unit Pengelola Zakat Infaq Shadaqah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (UPZIS-LAZISNU) Kabupaten Pekalongan, pada Sabtu (3/6) malam.

“Kontribusi Pemerintah di seluruh tingkatan faktanya hanya 10 hingga 20 persen, maka sisa yang 80 persen harus kita gali dari partisipasi masyarakat dan para aughnia,” terangnya.

Dalam pertemuan di Pendopo Rumah Dinas itu, dirinya menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Pekalongan 2016-2021, dirinya menginginkan angka kemiskinan Pekalongan bisa diturunkan menjadi satu digit pada kisaran 8-9 persen di akhir kepemimpinannya.

Untuk mencapai hal tersebut, tambahnya, sistem pendidikan harus dibenahi dengan menyeimbangkan kebutuhan pendidikan umum dengan pendidikan agama.

Selain itu, yang juga menjadi fokus pemda adalah penyelesaian masalah kesehatan, terutama dalam kaitannya dengan tingginya kasus kematian pada ibu hamil.

“Pemerintah tentu saja tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Butuh kontribusi masyarakat dan para aughnia,” terangnya di hadapan para pejabat pemda Pekalongan dan jajaran pengurus NU Kabupaten Pekalongan.

Pihaknya mengaku akan mendorong semua komponen melakukan pendampingan terhadap para ibu hamil, agar angka kematian bisa ditekan.

“Kalau kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan) itu bisa atasi, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita bakal tinggi,” terangnya.

Pada malam peluncuran tersebut, LAZISNU langsung mendapatkan kucuran dana sumbangan sebesar Rp 21 juta, berupa infak dari para aughnia yang hadir sebesar Rp 6 juta dan zakat bendahara PCNU Kabupaten Pekalongan sebanyak Rp 15 juta.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin