Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JEPARA –  Pemerintah Kabupaten Jepara diminta berhati-hati dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Jangan sampai terjadi tumpang tindih penerima, yang membuat ada warga yang memperoleh banyak bantuan, tapi ada pula yang sama sekali tidak mendapat bantuan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Pratikno,  saat memberi tanggapan atas hasil monitoring para anggota DPRD ke desa-desa di Jepara, Kamis (30/4/2020). Menurutnya, seluruh bantuan mesti didata dan dipetakan. Terlebih, pemerintah di berbagai tingkatan tengah mengalokasikan sejumlah bantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Ada yang bersumber dari Kementerian Sosial RI, APBD provinsi, bahkan ada instruksi pemerintah pusat untuk mengalokasikan bantuan langsung tunai bersumber dana desa (BLT DD).

“Sumbernya banyak, tapi datanya tumpang tindih. Ada beberapa desa kesulitan menentukan calon penerima karena kuotanya sedikit, sedangkan jumlah yang harus diberi begitu banyak. Kami harap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara betul-betul mencermati hal ini. Jangan sampai ada orang miskin yang tertinggal,” terang Pratikno

Ditambahkan, masing-masing bansos ini berbeda, ada yang tunai dan ada yang berbentuk bahan pangan. Waktu pengalokasikan dan nominalnya pun berbeda-beda. Menurutnya, hal tersebut rawan menimbulkan masalah.

“Ada juga potensi ketegangan antara warga yang tidak puas, dengan perangkat-perangkat di desa yang dianggap terlibat dengan pendataan,” jelasnya.

Karena itulah, Pratikno mengarahkan agar pencairan bansos dari APBD dilakukan belakangan, setelah melihat pemerataan data dan nominal bantuan-bantuan sosial yang lain.

“Biar memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang masih bolong-bolong inilah yang harus ditutup dari APBD. Baik terkait warga miskin terlewat agar dipastikan mendapat, maupun nominal bantuan agar sama. Kalau antar sumber bansos ada beda nominal, fungsikan APBD kabupaten untuk nambali agar nominalnya sama,” pinta Pratikno.

Dia meyakini dana yang dialokasikan APBD kabupaten cukup untuk menutup kebutuhan ini.

“Saya sudah pernah rakor dengan gugus tugas kabupaten. Rencana realokasi anggaran ke penanganan Covid-19, kan ratusan miliar rupiah. Meski sampai saat ini pimpinan DPRD belum diberi drafnya, kami yakin jumlah alokasinya cukup untuk memenuhi kebutuhan ini,” pungkasnya.

Penulis : Sulismanto

Editor : Di, Diskominfo Jateng*P