Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Sebanyak empat dari lima Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga tahun 2019, tercatat dapat dilaksanakan melampaui target. Hal ini dipaparkan oleh Plt Kepala DPUPR Purbalingga Agus Winarno, saat dikunjungi Bupati Purbalingga, di Aula DPUPR Jumat (17/7/2020).

Dijelaskan, capaian kinerja DPUPR pada 2019 sebagian besar sudah melampaui target. Seperti, kondisi jalan mantap, dari yang ditargetkan 79,6% tercapai 87,68%. Jembatan dalam kondisi baik, dari target 94,25% tercapai 96,16%. Pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, ditargetkan 72% dan tercapai 83,05%.

“Cakupan gedung pemerintah laik fungsi, dari target 4% tercapai 4,17%. Sedangkan luas oncoran air irigasi dari target 71% baru tercapai 69,56%,” katanya.

Agus juga menyampaikan, saat ini ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Mulai dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang ditargetkan selesai di pada Juli ini juga.

“Sedangkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan persub (persetujuan substansi) sudah tidak ada revisi lagi, dokumen pendukung juga sudah dikirim. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, juga sedang memproses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke pemprov untuk dimintakan penandatanganan Gubernur,” katanya.

Agus melanjutkan, pekerjaan rumah selanjutnya yakni pembangunan Jembatan Pepedan-Tegalpingen yang sudah selesai, akan tetapi sampai saat ini belum boleh digunakan. Karena masih menunggu hasil kajian dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

“Untuk gedung DPRD sebenarnya tinggal mengisi kelengkapan, seperti sarana kelistrikan, dan lain-lain. Desain bangunan seperti bukan di daerah tropis, menyebabkan kurang pencahayaan dari luar dan sirkulasi udara. Sehingga banyak membutuhkan sarana kelistrikan,” jelasnya.

Agus menambahkan, Purbalingga Islamic Centre (PIC) juga belum memiliki konsep yang pasti untuk ke depannya. Akan tetapi, pihaknya sudah mendapatkan beberapa pendapat dari berbagai elemen masyarakat agar dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, saat ini pemerintahan yang dipimpinnya masih memiliki kesempatan satu tahun lagi untuk menyelesaikan RPJMD 2016-2021. Oleh karenanya ia mendorong kepada jajaran DPUPR, agar sisa waktu tersebut dapat dimaksimalkan untuk meraih target RPJMD.

“Kebetulan di tahun 2020 ini, kita terdampak Covid-19. Kegiatan yang semula sudah direncanakan dengan baik, banyak yang akhirnya tertunda. Hampir Rp155 miliar anggaran dari pemerintah pusat dipotong. Selain itu, belanja modal barang dan jasa juga harus dikurangi 35%. Sehingga rata-rata anggaran OPD terpotong untuk melengkapi persyaratan dari Kemendagri dan Kemenkeu. Hal ini tentu saja berdampak pada kegiatan pembangunan,” katanya.

Bupati Tiwi meminta, kegiatan yang sudah direncanakan dan tidak dihilangkan saat refocusing anggaran, agar dicermati oleh DPUPR untuk segera dilaksanakan. Karena saat ini sudah memasuki bulan Juli.

“Saya minta agar kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan, dikawal betul-betul dan direalisasikan dengan baik. Sehingga pada saatnya dapat bermanfaat untuk masyarakat Purbalingga,” pungkasnya.

Penulis : Gn/Humas
Editor : dnk/ul Diskominfo Jateng