REMBANG – Di tengah pandemi Covid-19 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digelar melalui video conference, Rabu (8/4/2020). Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kota/ Kabupaten harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengindahkan SOP penanggulangan virus tersebut.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga lokasi dan dilakukan secara online mandiri melalui aplikasi zoom. Masing masing di aula lantai IV kantor Bupati, ruang rapat paripurna DPRD, Aula Bappeda Kabupaten Rembang dan Kantor Bappeda provinsi Jateng, serta dari kediaman masing- masing peserta.
Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, laju inflasi tahun 2019 sebesar 2,46 persen lebih rendah dibandingkan 2018 sebesar 2,56 persen. Angka kemiskinan juga menurun cukup baik yakni 2019 ini di angka 14,95 persen dari 15,41 persen pada 2018. Laju pertumbuhan dari 2016 sampai 2019 cukup fluktuatif yang pada puncaknya 2017 yakni 6,98 persen saat Semen Indonesia masuk , di 2019 kemarin turun menjadi 5,20 persen.
Sedangkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,03 persen menjadi 3,69 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019 sebesar 70,15 , meningkat dari tahun sebelumnya 69,46 persen.
“Namun tahun 2020 ini karena adanya pandemi covid-19, pasti akan mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi yang sangat siqnifikan. Oleh karena itu di dalam RKPD nanti saya kira dari berbagai usulan kita inginnya masukkan semua perencanaan untuk 2021, namun kondisi seperti ini mohon maaf apabila nanti belum bisa terakomodir,” ujarnya melalui video conference di aula lantai IV Kantor Bupati.
Lebih lanjut, bupati menyebutkan lima prioritas pembangunan pada 2020, yaitu percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat. Kemudian, pemantapan tata kelola pemerintahan, stabilitas dan kondusivitas masyarakat dan peningkatan ketersediaan air baku.
Prioritas pembangunan tersebut menurutnya menjadi acuan dalam merencanakan program atau kegiatan tahun 2021.
“Khusus mengenai penanggulangan kemiskinan, saya mengajak semua jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang, dunia usaha (BUMN/BUMD/BUMS), perguruan tinggi, dan masyarakat luas untuk dapat berkomitmen kuat dan berupaya maksimal menurunkan jumlah penduduk miskin dari Rembang yang kita cintai ini sesuai tahapan penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021,” terang bupati.
Bupati mengingatkan Musrenbang ini merupakan momen strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan tahun 2021, selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD dan menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
Kepala Bappeda Kabupaten Rembang Dwi Wahyuni menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah enam persen sampai 6,5 persen, angka kemiskinan turun menjadi 11,7 persen sampai 12,07 persen, untuk pendapatan daerah naik empat persen dari Rp1,912 Triliun menjadi Rp1,970 Triliun.
Penulis : Kontributor Kab Rembang
Editor : Di, Diskominfo Jateng*P
