Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
GANDENG KPK, HENDI MAKIN KOMIT PERANGI KORUPSI
- 24 Aug
- dev_yandip prov jateng
- No Comments

SEMARANG-Serius tekan kasus korupsi di jajaran Pemkot Semarang, Walikota Hendrar Prihadi menegaskan pentingnya pemahaman upaya pencegahan korupsi. Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan PNS Kota Semarang menjadikan perhatian dan keprihatinan khusus Walikota Hendrar Prihadi. Ke depan, dirinya menginginkan semakin banyak informasi yang diketahui terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi khususnya di Kota Semarang.
Hal tersebut disampaikan saat Hendi sapaan akrab Walikota membuka Monev Tim Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Periode 1 di Ruang Lokakrida, Lantai VIII Gedung Moch. Ihsan, Selasa (22/8). Monev ini juga diikuti sekretaris daerah kota/kabupaten eks karesidenan Semarang seperti Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Demak.
Tak tanggung-tanggung, Walikota menghadirkan langsung Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata untuk memberikan pencerahan dan masukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “Ada dua golongan oknum PNS yang selama ini tercatat dalam kasus korupsi. Golongan yang tidak tahu dan yang kedua adalah golongan yang tidak mau tahu”, ungkap Walikota. Dengan adanya Tim Saber Pungli yang gencar memberantas tindak pidana korupsi maupun OTT, golongan tidak mau tahu pun semakin berkurang.
“Permasalahannya sekarang adalah golongan tidak tahu yang justru berpotensi melakukan praktik korupsi lebih banyak. Dan parahnya, golongan ‘tidak tahu’ inilah yang melahirkan golongan baru yaitu golongan ‘Tidak Mau’ yang justru menghambat proses pembangunan karena tidak mau melakukan pekerjaan”, lanjut Walikota.
Ke depan Walikota menginginkan semakin banyak jajarannya yang paham dan menghindari tindak pidana korupsi. Walikota mengingatkan saat ini telah ada OTT dari tim KPK maupun tim saber pungli yang harapannya semakin menurunkan angka kasus korupsi dan jerat hukum pidana.
Angka aduan korupsi seIndonesia, menurut Wakil Ketua KPK, tercatat mencapai tujuh hingga delapan ribu kasus. Dari jumlah tersebut, baru kurang lebih 100 kasus per tahun yang bisa ditangani dengan kekuatan KPK.
“Ini adalah PR berat. Jika hanya ditangani KPK maka sampai kapanpun tak akan selesai. Karenanya diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah, perbaikan proses pengadaaan barang jasa, penguatan apip serta perijinan hingga pengawalan dana desa,” ungkap Alex.
Selain itu, Alex juga menekankan pentingnya penguatan jajaran inspektorat sebagai pengawas internal. Tak hanya itu, membangun whistle blower di setiap daerah juga dapat menjadi langkah konkret pencegahan korupsi. Jika terintegrasi dengan KPK, keberadaan whistle blower di 500 Pemda se-Indonesia akan semakin baik.
Upaya serius Pemkot dalam pencegahan korupsi juga terlihat dari penyelenggaraan Workshop Bisnis Berintegritas yang mengangkat tema “Peran Pemerintah Kota Semarang dan Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” yang digelar di Ruang Komisi A-B. Workshop ini menggandeng Pattiro, Kadin, Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKA) Undip, dan TI Indonesia dengan menghadirkan dua narasumber Alexander Marwata dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Workshop ini digelar dengan merujuk catatan KPK bahwa sektor swasta menempati peringkat pertama keterlibatan dalam kasus korupsi yang ditangani selama kurun waktu 2004-2016.
Sejumlah langkah nyata telah dilakukan Pemkot untuk mengurangi korupsi sektor bisnis diantaranya dengan mendorong beberapa program diantaranya transparansi pengadaan barang dan jasa melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik/ LPSE http://lpse.semarangkota.go.id/eproc/, pengelolaan pengaduan dengan LAPOR HENDI, keterbukaan informasi informasi melalui portal http://semarangkota.go.id/ serta transparansi dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan http://dpmptsp.semarangkota.go.id/.
Hasilnya, Walikota Hendi mampu membawa Kota Semarang naik pesat dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi, di mana pada tahun 2010 dari 50 kota besar yang disurvei, Kota Semarang berada di urutan ke-25 dengan skor 5,0 jauh di bawah kota lainnya. Namun di tahun 2015, dari 11 kota besar yang di survey semarang menduduki peringkat 3 dengan skor 60.