Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Rabu (7/6) kemarin, kembali menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Ini merupakan kali kedua Kota Santri mendapatkan predikat baik dalam menjalankan administrasi keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

Penyerahan penghargaan opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, disaksikan Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun dan Tortma V Dr Bambang Pamungkas, dan dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Jateng dan 24 Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.

Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si bersama 23 Bupati/Walikota lain se Jawa Tengah menerima penghargaan tersebut. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jateng.

Pada 2015, BPK hanya menyandangkan opini WTP atas LKPD TA 2014 untuk 12 Pemda, kemudian di tahun 2016 terjadi peningkatan dengan jumlah 21 Pemda yang menerima predikan WTP. Tahun ini, BPK memberikan opini LKPD TA 2016 sebanyak 31 Pemda memperoleh opini WTP, sedang sisanya empat Pemda masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu Pemda masih dalam proses penyelesaian laporan.

“Dengan demikian terdapat peningkatan signifikan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan penurunan signifikan pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP,” terang Hery, Kepala BPK Perwakilan Jateng.

Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Jateng dalam mendorong penerapan akuntansi berbasis aktual, baik sistem akuntansi, maupun LKPD, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi LKPD se-Jawa Tengh dalam 2 tahun terakhir. Mulai dari komuinikasi yang inten dengan seluruh stakeholder, pemeriksaan dukungan terhadap LKPD, serta persiapan dan pelaksanaan audit LKPD yang efektif.

Usai menerima laporan hasil pemeriksaan itu, Bupati Asip Kholbihi menyatakan, bahwa raihan opini WTP ini adalah bentuk dari keseriusan seluruh jajaran Pemkab Pekalongan dalam komitmen menjalankan pedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

“Capaian ini tentu atas bimbingan dari BPK Perwakilan Jawa Tengah serta hubungan yang sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kepada seluruh aparatur yang terlibat, baik yang langsung maupun tidak langsung, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Mari kita jadikan hasil opini BPK ini sebagai peletup semangat kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi,” jelas Asip.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Pekalongan Totok Budi Mulyanto, melalui Kabid Akuntansi Susanto Widodo menuturkan, penyerahan secara resmi ini diberikan oleh BPK setelah pada 31 Mei lalu dilakukan penyerahan secara administratif. Karena sesuai Undang-undang, dimana setelah Pemda menyerahkan laporan keuangan kepada BPK, maka BPK berkewajiban memberikan opini selama 60 hari setelah laporan keuangan selesai.

“Alhamdulillah, setelah dua bulan diaudit, kita menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan yang kedua kalinya, tahun lalu kita mendapat opini WTP yang pertama,” kata dia.

Dijelaskan, opini WTP ini diberikan kepada Pemda apabila pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Administrasi Keuangan (SAP), efektif dalam sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

“Karena kita ingin mempertahankan, cenderung semakin baik. Hal ini karena terjalinnya kerjasama yang baik antara bupati, DPRD dan semua SKPD,” terangnya.

Bahkan, pengelolaan aset Dindik yang pada tahun 2014 menjadi kendala Kabupaten Pekalongan meraih opini WTP, sudah mampu diselesaikan di tahun 2015. Di tahun 2016, pengelolaan aset tersebut sudah semakin baik dan administrasinya sudah baik pula.

“Kami berharap, ke depan prestasi ini dapat kita pertahankan. Karena raihan opini WTP merupakan cerminan baik atas pengelolaan tata keuangan pemerintahan,” tandasnya.(didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin