Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi urgen di tengah era penerapan teknologi oleh masyarakat saat ini. Dengan SPBE, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) lebih mudah untuk diwujudkan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, pada peluncuran resmi SPBR di aula lantai I Kantor Sekretariat Daerah (Setda) setempat, Senin (7/6/2021). Menurut bupati, SPBE meliputi banyak hal, antara lain penyediaan infratruktur jaringan, penyediaan jejaring aplikasi dan data yang terpusat, dan mudah diakses oleh warga.

“Semua kita sesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian, (tujuan) yang paling penting ujungnya adalah untuk peningkatan pelayanan publik agar seluruh OPD yang terlibat di dalam pelayanan publik bisa melayani masyarakat dengan mudah, terbuka dan cepat,” ujar Bupati Asip.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan (Dinkominfo), Anis Rosidi, menjelaskan, digitalisasi pemerintahan selain merupakan konsekuensi dari kemunculan Internet of Thing (IoT), juga merupakan tuntutan dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Menteri PANRB.

“Jadi digitalisasi pemerintahan di pemerintah daerah merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” jelas Anis.

Digitalisasi pemerintah, imbuhnya, bukan hanya berupa perubahan penyelenggaran kegiatan tatap muka menjadi virtual, namun juga melibatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya adalah literasi digital, yakni tentang bagaimana agar seluruh masyarakat termasuk ASN bisa melek terhadap penggunaan sarana dan informasi dari media digital yang tepat dan bermanfaat.

Penulis: Didik, Dinkominfo Kab Pekalongan
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng