Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KLATEN – Dalam rangka muwujudkan situasi Klaten yang aman dan kondusif, Pemerintah Kabupaten Klaten mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Pilkades, Pileg, Dan Pilpres Tahun 2019 pada hari Selasa , 22 Januari 2019. Bertempat di Pendopo Pemkab Klaten, acara di hadiri langsung oleh Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani beserta Forkominda Kabupaten Klaten dan perwakilan Partai Pengusung Pasangan Capres Nomor urut 1 dan 2. Pada kesempatan tersebut seluruh peserta yang hadir turut membacakan ikrar Deklarasi Pemilu Damai di pimpin oleh perwakilan dari Partai pengusung paslon Presiden nomor urut 01 dan 02.

Dalam sambutannya Bupati Klaten, Sri Mulyani menjelaskan tujuan utama Rapat Koordinasi Lintas Sektoral ini adalah persiapan pengamanan Pilkades, Pileg, dan Pilpres 2019 dengan harapan Kabupaten Klaten selalu dalam kondisi aman, tentram, damai, dan rukun. Sri Mulyani meminta kepada semua pihak untuk menjaga kondisi Klaten agar tetap kondusif. Jangan dirusak dengan adanya perbedaan pilihan dan berita hoax. Sri Mulyani  berharap seluruh tatanan masyarakat Klaten saling hidup damai berdampingan, bisa mengendalikan diri dan menjaga keutuhan tatanan masyarakat serta mendukung dan mensukseskan agenda Pilkades, Pileg dan Pilpres agar dapat  berjalan lancar, tertib, dan damai.  ” Semua pihak harus saling menghormati dan saling menghargai perbedaan yang ada “. Pesan Sri Mulyani

Ditemui terpisah usai menghadiri rapat lintas sektoral, Kabagops Polres Klaten, AKBP Tumiran mengatakan ribuan personil gabungan akan di siagakan dalam rangka pengamanan Pilkades, Pileg dan Pilpres mendatang. Diantaranya dari Polres Klaten sebanyak 800 personel di tambah personil gabungan dari anggota Polres Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan sejumlah personel dari Polda Jawa Tengah (Jateng) dan Brimob. Menurut Tumiran, tingkat kerawanan pelaksanaan Pilkades jauh lebih tinggi dibanding lainnya. Hal ini dikarenakan pendukung calon kepala desa berada di satu wilayah yang berdekatan. Termasuk munculnya reaksi penolakan dan berbagai upaya petahana untuk bisa terpilih kembali menjadi kepala desa. Oleh sebab itu, penambahan personel dari jajaran lainnya sangat dibutuhkan. “Nantinya, dari 1.014 personel itu akan disebar di 270 desa yang menggelar pilkades. Setiap satu tempat pemungutan suara (TPS) bakal dijaga 1-2 personel,” imbuh Tumiran