Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM mengeluhkan kondisi landasan terminal Purbalingga yang rusak parah dan belum juga mendapat perhatian dari Dishub Provinsi Jawa Tengah yang saat ini mengelola terminal itu. Sebabnya, karena terminal tipe B itu berada di kabupaten Purbalingga maka dirinya terus mendapat keluhan dari pemilik armada dan masyarakat terkait kerusakan tersebut. Apalagi saat ini menjelang lebaran dimana intensitas kesibukan terminal bakal meningkat.

“Saya sudah dua kali kesini, namun dibiarkan saja oleh provinsi. Karena terminal berada di Purbalingga, saya yang selalu mendapat aduan masyarakat. Dikira bupatine tidak memikirkan terminal, padahan ini sudah dikelola provinsi,” ujar Bupati Tasdi saat melakukan pantauan menjelang lebaran bersama jajaran OPD di kabupaten Purbalingga, Minggu (11/6).

Bupati meminta Dinas Perhubungan kabupaten Purbalingga dan jajaran terkait untuk berkordinasi dengan pihak Dishub Provinsi Jawa Tengah agar sebelum lebaran mendatang kondisi terminal sudah menjadi lebih baik. Bupati Tasdi bahkan beberapa kali mengontak Kepala Dishub Jateng Satriyo Hidayat dengan ponselnya, namun yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

Kepala Dinhub Purbalingga Drs Yonathan Eko Nugroho, MHum mengaku pernah mendapat bantuan gubernur sebesar Rp 2 miliar pada dua tahun yang lalu, namun tidak terlelang. Pasalnya proyek tersebut turun pada anggaran perubahan bulan Oktober sehingga rekanan tidak ada yang berani menawar karena waktunya sangat mepet.

Akhirnya, Bupati Tasdi meminta Kepala DPUPR Ir Setiyadi dan pihak Bapelitbangda untuk mengupayakan penanganan sementara agar lebaran nanti dapat teratasi. “Ini terminal provinsi, tapi karena tidak ada pemeliharaan menjelang lebaran, Pemkab berkorban dulu untuk pemeliharaanya. Ini juga untuk pelayanan masyarakat agar pada lebaran nanti pengguna terminal merasa lebih nyaman,” katanya.

Progres Terlambat  

Selain meninjau Terminal Purbalingga, rombongan bupati juga melakukan pemantauan sejumlah proyek di kabupaten Purbalingga. Diantaranya, pembangunan jembatan Tegalpingen – Pepedan yang menghubungkan Desa Tegalpingen, Kecamatan Pengadegan dan Desa Pepedan, Kecamatan Karangmoncol. Ditempat ini Bupati mendapati progres pembangunan jembatan itu terlambat dua persen dari target.

Saat itu, Bupati meminta data progres pembangunan jembatan kepada pelaksana kegiatan. Didapati dari target sepuluh persen baru tercapai delapan persen. Pelaksana kegiatan berasalan progres terlambat dua persen dari target, karena pihaknya harus mengulangi beberapa bagian pembangunan karena terbawa air banjir sungai.

Mengetahui hal itu, Bupati meminta kepada rekanan pelaksaan kegiatan untuk melakukan percepatan kegiatan untuk menggantikan prosentase target yang kurang. “Saya minta ada percepatan kegiatan. Sebab, targetnya akhir November proyek jembatan tersebut harus sudah selesai,” ujarnya.

Berbeda dengan kegiatan pembangunan Jembatan Tegalpingen-Pepedan yang progres pembagunannya kuran dua persen. Pembangunan gedung DPRD Purbalingga di Jalan S Parman justru melebihi target. “Ini harus menjadi contoh proyek lainnya. Kalau pembangunan Gedung DPRD bisa kenapa lainnya tidak?” Katanya setengah bertanya.

Dia meminta kepada semua pelaksana proyek yang didanai dengan APBD Kabupaten Purbalingga 2017, bisa dikerjakan secara profesional. Dia tidak ingin ada proyek yang tidak selesai.

Selain meninjau pembangunan dua mega proyek tersebut, Bupati dan Tim dari Pemkab Purbaligga juga memantau pelaksanan proyek di Kecamatan Rembang, Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Karangreja. Bupati juga memantau perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di Pasar Segamas, Pasar Bukateja dan Panican, kesiapan sejumlah Puskesmas serta obyek wisata Goa Lawa, Rest Area Lembah Asri Serang dan Owabong. (Hr)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin