Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Untuk menjaga kesetabilan harga beras dan menghindari permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani, Pemkab Pekalongan, Kamis (30/3), meluncurkan program Aparatur Sipil Negara (ASN) Membeli Beras Petani.

Pada peluncuran progarm yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si  di Sekretariat Kontak Tani Andalan (KTNA) Desa Kebongagung, ratusan ton beras hasil produksi KTNA Kabupaten Pekalongan telah siap didistribusikan. Setidaknya sudah ada 635 kantong beras yang isinya per kantong 5 kilogram. Pemkab Pekalongan mewajibkan seluruh PNS untuk membeli beras asli dari petani Kota Santri tersebut.

Pembelian dimulai dari Bupati, kemudian Wakil Bupati Arini Harimurti, dan diikuti oleh ASN lain. Bupati mengatakan, beras hasil produksi KTNA tersebut harus dibeli oleh pegawai negeri sipil (PNS) setiap bulan. Menurutnya, setidaknya ada 10.000 PNS, anggota kepolisian, dan tentara di Kabupaten Pekalongan.

“Pokoknya PNS wajib beli. Ini demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, kita mulai dari daerah kita sendiri. Saya, Bu Wabup dan Pak Dandim juga sudah beli, masing-masing 10 kantong,’’kata Asip.

Bupati juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk menyosialisasikan pembelian beras tersebut. Menurutnya, itu merupakan upaya Pemkab untuk menstimulasi ekonomi dari sektor pertanian. Terlebih kualitas beras KTNA sudah baik sehingga layak untuk dibeli.

Setelah program itu diluncurkan, diharapkan semakin dapat menyejahterakan para petani, meminimalkan mata rantai tengkulak, dan surplus beras Kabupaten Pekalongan semakin meningkat. Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Pekalongan Kardono menjelaskan, pada peluncuran program itu, beras dari rekanrekan petani telah siap 635 kantong. Sedangkan yang belum dikantongi ada 37 ton.

’’Dari beras jenis mentik wangi kita kumpulkan sudah 22 ton, sedangkan beras yang akan kita siapkan sebanyak 64 ton,’’ terangnya. (didik/kontributor kab.pekalongan)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin