Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, SH., M.Si, Sabtu (3/6/2017) malam meresmikan peluncuran (launching) Unit Pengelola Zakat Infaq Shadaqah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (UPZIS-LAZISNU) Kabupaten Pekalongan.

Launching UPZIS-LAZISNU diselenggarakan di pendopo rumah dinas jabatan Bupati Pekalongan.  Dihadiri antara lain oleh Asisten Pemerintahan Sekda Drs. Ali Riza, M.Si, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Muhammadun Raden Jundi, Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Pekalongan KH. Muslikh Khudori, M.Si, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Drs. H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag, Pengurus Badan Otonom NU seperti LP Maarif NU, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU-IPPNU dan seluruh perwakilan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah hanya dapat memberikan kontribusinya sebesar 10% hingga 20% (persen).  Sementara yang 80% lagi adalah para stakeholder diluar Pemerintah.

Kabupaten Pekalongan, kata Bupati, dengan jumlah penduduk (data terbaru) sekitar 896 ribu memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Kalau dibandingkan dengan data Jawa Tengah, kita sudah masuk dalam zona kuning dan sebentar lagi masuk pada zona hijau. Angka kemiskinan 2018, di Kabupaten Pekalongan ditarget 8-9 persen.

“Karena kontribusi Pemerintah di seluruh tingkatan faktanya hanya 10 hingga 20 persen, makanya sisa yang 80 persen harus kita gali dari partisipasi masyarakat, dari para aughnia,” terang Bupati.

Dijelaskan Bupati, kehadiran LAZISNU menjadi jawaban penting bagi ormas Nahdlatul Ulama untuk lebih konkret lagi dalam rangka bersama dengan Pemerintah untuk melengkapi dan mendorong supaya dapat melaksanakan mandat masyarakat.

“Saya minta tolong LAZISNU jangan seperti Bank, jangan menyimpan uang, jangan ada saldo. Jadi begitu ada dana langsung disalurkan kepada yang berhak. Kita harus sudah memiliki data siapa saja yang akan kita sasar. Kalau hal ini bisa berjalan, ini akan menjadi best practice yaitu bisa menjadi contoh pengelolaan LAZIS yang modern,” ujarnya.

Dalam kesempatan malam hari itu, Bupati menyampaikan bahwa didalam kerja Pemerintah diatur dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016-2021. Dikatakan, akhir 2021, apabila disepakati dan semua program berjalan dan berhasil, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan bisa diturunkan menjadi single digit yaitu di kisaran 9% hingga 8%.

Apa yang harus dilakukan? Dari sisi Pemerintah, pertama, kita harus membenahi sistem pendidikan. Kita harus memberikan perhatian yang cukup untuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Pemerintah menggunakan dua pendekatan yakni bukan hanya pendidikan umum saja tetapi juga menekankan kepada masyarakat agar pendidikan agama didorong penuh agar  sama dan sebangun (ekuivalen) dengan pendidikan umum. Kita tidak akan mendikotomi antara sekolah agama dengan sekolah umum, antara santri dan bukan santri, semua punya kesempatan yang sama.

Disamping pendidikan, kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat harus kita selesaikan. Sampai hari ini kita masih prihatin karena angka kematian ibu melahirkan Kabupaten Pekalongan tertingggi se Jawa Tengah. Pada bulan Maret yang lalu ada 57 kasus. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu faktor penyebabnya adalah disamping karena kebiasaan ibu hamil tidak biasa bersahabat dengan kesehatan, faktor dari suami yang kurang perhatian kepada sang istri sehingga menyebabkan ibu melahirkan cukup tinggi. Disamping itu, adalah faktor ekonomi.

“Saya mempunyai roadmap untuk menyelesaikan semua ini. Akan saya gerakan semua komponen untuk melakukan pendampingan terhadap para ibu hamil di Kabupaten Pekalongan. Dinas Kesehatan sudah saya beri mandat agar tidak terjadi lagi kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pekalongan. Dan peran para aughnia bersama-sama Pemerintah mengatasi kematian ibu melahirkan sangat kami harapkan.

Kalau kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan itu bagus, menjadi indikator kenaikan indek pembangunan manusia (IPM). Kabupaten Pekalongan IPM-nya terbesar di di wilayah pantura yaitu dengan nilai 6,7.

Sementara itu, Ketua PCNU KH. Muslikh Khudori mengatakan hadirnya LAZISNU di Kabupaten pekalongan adalah keniscayaan. Sebagai bentuk pemberdayaan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan kekayaan para aghniya NU melalui LAZISNU ini.

“Kami selaku Ketua PCNU berharap agar LAZISNU dapat dikelola dengan baik, profesional, akuntabel dan amanah agar dipercaya oleh masyarakat dan agar LAZISNU mampu melebarkan kinerjanya,” tuturnya.

PCNU juga sangat mengharapkan hadirnya LAZISNU bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi kebodohan di bidang pendidikan. Dalam ranah kesehatan, kerja yang dilakukan pemerintah harus didukung pula dengan hadirnya LAZISNU ini.

Pada malam launching tersebut, LAZISNU langsung memperoleh masukan dana sumbangan sebesar Rp 21 juta, yaitu berupa infaq dari para aughnia yang hadir sebesar Rp 6 juta dan Rp 15 juta merupakan zakat dari bendahara PCNU Kabupaten Pekalongan. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin