BUPATI HIMBAU KEPALA DESA LAKUKAN PENDATAAN ULANG WARGA TAK MAMPU

  • 16 May
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments

WONOGIRI-Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengajak para Kepala Desa berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan.  Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan Keuangan APBD Provinsi kepada Desa, Senin (15/5) di Pendopo Rumah Dinas Bupati, yang dihadiri Kepla Desa se Kabupaten Wonogiri.  Ia menegaskan  kembali upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri, supaya tahun depan bisa mewujudkan pelayanan kesehatan gratis bagi pasien kelas 3 di RSUD Soediran Mangun Soemarso.

Bupati Joko Sutopo mengarakan pengentasan kemiskinan menjadi masalah krusial yang akan diselesaikan Pemkab mengingat sekitar 87-90 miliar pendapatan BULD RSUD SMS, berasal dari pelayanan kelas 3, ruang perawatan yang mayoritas digunakan masyarakat tidak mampu.

“Kenyataan ini menjadi refleksi kita bersama. Mari kita mulai berpartisipasi dan berkomitmen mengentaskan kemiskinan. Program ini bisa berjalan baik jika semua pihak punya mindset yang sama. Lakukan kembali pendataan yang valid bagi warga-warga miskin di sekitar kita.”ujarnya

Sebagai langkah awal Bupati Joko Sutopo mengajak para Kepala Desa mengkomparasi dan melakukan validasi data warga kurang mampu berdasarkan jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Wonogiri. Tercatat ada 43000 KK dengan RTLH. Dalam waktu dua minggu ini, aparat desa diharapkan bisa mengumpulkan data-data  baik KK maupun anggota keluarga tidak mampu  sehingga  nantinya bisa mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Selain itu Bupati juga akan melakukan efisiensi penggunaan  APBD, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan gratis tersebut. (humas)

12 RIBU JIWA DI KABUPATEN WONOGIRI  BELUM  TERCOVER JAMKESMAS

WONOGIRI_ Pemerintah Kabupaten  Wonogiri menunjukkan keseriusannya dalam memberikan pelayanan kesehatan ngratis bagi  warga tidak mamapu. Bupati Wonogiri Joko sutopo Senin (15/5) pada acara Fasilitas Bantuan Keuangan APBD Provinsi kepada Desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, menghimbau seluruh Kepala Desa untuk melakukann pendataan ulang warga tak mampu agara memperoleh data yang valid jumlah warga yang masih tinggal dalam kemiskinan.

 Menurut Drs. Suwartono Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri,  ada  372680 jiwa masyarakat miskin yang  berhak menerima pelayanan kesehatan gratis. Saat ini yang bisa di back up sebanyak 359883 jiwa, dengan rincian penerima  Kartu Indonesia Sehat  atau jamkesmas pusat  328412 jiwa, Jamkesda Provinsi   4485 dan Jamkesda Kabupaten sekitar  26 ribu jiwa. Sebanyak 12790 jiwa belum menerima  Jamkesda karena terkendala KTP maupun  warga difabel. Sehingga aparat desa diminta untuk mendata kembali warganya.

Sementara itu Direktur Utama  RSUD Soediran Mangun Soemarso Setyarini mengatakan angka cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui BPJS di Kabupaten Wonogiri  sekitar 52.58%, terendah se Soloraya maupun se Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut   dikarenakan faktor kondisi geografis yang  luas,  sebaran penduduk tidak  merata,  sarana prasarana komunikasiyang masih kurang dan terutama  kurangnya  peran serta pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan pentingnya Jamkesmas.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu di RSUD SMS,  Setyarini mengatakan  bangsal kelas tiga menempati hunian tertinggi, sehingga seringkali banyak pasien yang tidak tertampung. Bangsal kelas tiga juga sering dipenuhi ibu-ibu melahirkan dengan berat badan bayi kurang. Untuk mengatasi banyaknya pasien maka RSUD akan membangun bangsal tambahan kelas 3. Selain itu  data  Tahun 2016 menunjukkan biaya BPJS kelas 3 sebesar 27 miliar sehingga  melalui perhitungan APBD, pemerintah Kabupaten Wonogiri dianggap mampu dan  bisa merealisasikan  pelayanan kesehatanan gratis di tahun 2018. (HUMAS)

Berita Terkait