Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
BUPATI GROBOGAN PASTIKAN KEBUTUHAN PUPUK TAHUN 2018 AMAN
- 20 Mar
- yandip prov jateng
- No Comments

GROBOGAN-Anggota Komisi Pengendalian Pupuk dan Pestisida (KP3) Grobogan menggelar rapat koordinasi di pendapa kabupaten, Senin (19/3/2018). Pelaksanaan rakor dibuka dan dipimpin langsung Bupati Grobogan Sri Sumarni.
Terlihat pula Dandim 0717 Purwodadi Letkol Teguh Cahyadi dan perwakilan FKPD terkait. Hadir pula para anggota KP3 hingga level kecamatan, perwakilan BRI, Disperindag, bagian perekonomian, penyuluh, produsen dan distributor pupuk.
Bupati menyatakan, pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan optimal guna mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut perlu dikerjakan mengingat kebutuhan pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.
“Seperti diketahui, subsidi untuk pupuk yang ditanggung pemerintah ini cukup besar. Oleh sebab itu, perlu pengawasan dan pengawalan agar penyalurannya optimal. Mulai dari produsen sampai pada pengecer dan ditingkat kelompok tani maupun petani,” tegasnya.
Bupati mengharapkan distribusi pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Baik itu dalam jumlah pupuk, harga pupuk, tempat, waktu dan mutunya. Jika prinsip itu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komponen maka target produksi nasional ketersedian pangan dan swasembada hasil pertanian dapat tercapai.
Dalam kesempatan itu, Sri sempat menegaskan jika para petani tidak perlu khawatir mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Soalnya, alokasi pupuk yang didapat dinilai mencukupi kebutuhan petani.
“Saat ini banyak petani mulai membutuhkan pupuk karena sedang musim tanam padi. Hal ini sudah kita perhitungkan dan kebutuhan pupuk semaksimal mungkin akan dicukupi,” jelasnya.
Ia menyatakan, salah satu tujuan dari rakor adalah untuk menyamakan persepsi dan bertukar informasi antara produsen, distributor dan kios pengecer sebagai penyalur pupuk kepada kelompok tani serta tim KP3 sebagai tim verifikasi. Setelah rapat koordinasi ini hendaknya dilanjutkan dengan verifikasi ke lapangan sehingga mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.