Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

CILACAP-Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA tahun anggaran 2018, sebanyak 50 DIPA dengan pagu anggaran sebesar Rp.704,61 Milyar.

Penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis kepada enam Satuan kerja yang dilaksanakan di Gadri Pendopo Wijayakusuma Cilacap, Rabu (20/12). Keenam satuan kerja tersebut, yakni Polres Cilacap dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102.224.512.000,- diterima oleh Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto, SIK, MH, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.421.160.000,- diterima oleh Kepala Kantor KPP Pratama Sri Sutitiningsih, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap/PPSC dengan pagu anggaran Rp.13.758.267.000,- diterima oleh Ir. Bambang Ariadi,MM, Politeknik Negeri Cilacap dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.626.250.000, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap dengan pagu anggaran Rp. 45.395.757.000 diterima oleh Wigyo, S.Sos, MH, dan Madrasah Aliyah Negeri Cilacap dengan pagu anggaran Rp. 7.328.574.000 diterima oleh Drs. H. Muhadin, MAg.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Cilacap, Joko Supriyanto dalam laporannya menyampaikan, DIPA yang diserahkan untuk Kementerian Negara/Lembaga berjumlah 50 DIPA dengan pagu anggaran sebesar Rp. 704,61 Milyar. Selain itu juga diserahkan dana tranfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2,16 Trilyun.

Dana ini, lanjut Joko, merupakan penyaluran dana tranfer ke Daerah dan Dana desa kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari DAU sebesar Rp. 1,36 Trilyun, DAK (fisik dan Non Fisik) sebesar Rp.463,57 Milyar, Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 68,12 Milyar, Dana Insentif Daerah sebesar Rp.27,25 Milyar dan Dana Desa sebesar Rp. 243,27 Milyar.

Dari dana sebesar Rp. 2,16 trilyun, alokasi DAK fisik dan dana desa yang disalurkan oleh KPPN Cilacap sebesar Rp.347,1 Milyar, sehingga total dana yang disalurkan melalui KPPN Cilacap sebesar Rp. 1.051 Trilyun lebih.

Dibagian lain Joko Supriyanto juga melaporkan, berdasarkan data Online Monitoring SPAN untuk wilayah kabupaten Cilacap, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.015 Trilyun dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.081 Trilyun atau sebesar 93,78 persen.

Realisasi tersebut terinci antara lain, realisasi belanja pegawai sebesar Rp.394 Milyar atau 94,26 persen, Belanja Barang sebesar Rp.195 milyar atau 91,62 persen, Belanja Modal sebesar Rp.57,10 Milyar atau 80,56 persen dan Bantuan Sosial sebesar Rp.7,89 Milyar atau 97,95 persen.

Sedang untuk penyaluran DAK fisik dan dana desa yang disalurkan KPPN Cilacap hingga 19 Desember 2017 sebesar Rp. 360,34 Milyar atau 96,91 persen. Dana desa sebesar Rp. 232,084 Milyar telah tersalurkan seluruhnya atau 100 persen.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan tersebut mengatakan, penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah pada akhir Oktober 2017 lalu.

Penetapan DIPA tahun 2018 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah di tahun 2018, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, ujar Bupati.

Bupati juga mengemukakan, sejalan dengan pelaksanaan beberapa tahun sebelumnya, penyerahan DIPA tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Hal ini merupakan keinginan kita bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian di Cilacap.

Dengan penyerahan DIPA tahun anggaran 2018 pada akhir tahun 2017, Menurut Bupati, maka sejak hari kerja pertama tahun anggaran 2018, pelaksanaan anggaran bagi seluruh program dan kegiatan bisa dilakukan lebih dini. Karena dana sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan, dan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja.

Bupati menyampaikan, stabilitas Perkonomian Nasional, regional Jawa Tengah, dan perekonomian Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 relatif terjaga dengan baik, meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami perlambatan.

Pada tahun 2017, perekonomian Kabupaten Cilacap diharapkan dapat tumbuh lebih baik dari perekonomian nasional yaitu sekitar 5,18 % dengan laju inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah yang lebih terkendali. Dukungan APBN tentunya sangat diperlukan untuk mendukung sasaran makro ekonomi pada tahun 2018 tersebut.

Di sisi lain, lanjut Bupati, membaiknya kinerja perekonomian tersebut juga harus lebih inklusif dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, pencapaian kinerja perekonomian pada tahun 2018 juga harus diikuti oleh membaiknya pencapaian beberapa indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan diharapkan dapat diturun-kan menjadi 11,30 sampai 10,83% dan  tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 4,57%.

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan domestik, APBN diharapkan dapat memberikan dorongan akselerasi yang lebih kuat pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran APBN tidak hanya bersumber dari volumenya yang mencapai 15 % terhadap Produk Domestik Brutto, tetapi juga bersumber dari kualitas alokasi anggaran yang lebih baik dan persepsi positif yang ditimbulkan, ujar Bupati. (hromly)