BUPATI BOYOLALI SIAP WUJUDKAN 100 % TANAH BERSERTIFIKAT

  • 24 Apr
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments

BOYOLALI –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali akan menjalin sinergitas dengan instansi vertikal. Kerjasama yang baik tersebut telah dilakukan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Boyolali yang kini telah memiliki gedung baru yang lebih memadai. Semula Kantah Boyolali terlokasi di Jalan Anggrek yang kurang nyaman dalam memberikan pelayan bagi masyarakat. Selain kondisi ruangan yang sempit, akses parkir kendaraan di arena Badan Publik pelayanan bidang pertanahan ini sangat tidak memadahi sehingga membuat kawasan padat lalu lintas tersebut mejadi macet.

Atas dasar itu, Kantah Boyolali kini bisa menempati gedung baru di Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Menggantikan GOR Boyolali, Kantah Boyolali menempati luas tanah sekitar 3300 meter persegi dan luas bangunan 2100 meter persegi dalam dua lantai. Pembangunan gedung yang dilakukan 2016 ini untuk memberi kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat di bidang pertanahan. Hal tersebut disampaikan Bupati Boyolali, Seno Samodro dalam sambutannya pada acara Peresemian Gedung Kantah Boyolali, Jumat (21/4). “Saya mau masyarakat Boyolali dimudahkan dalam mengakses pensertfikatan tanah dan dilayani yang terbaik,” terang Bupati Seno.

Selanjutnya Bupati siap berkomitmen agar tanah di Boyolali bisa memiliki sertifikat 100 % atas permintaan Menteri ATR. “Pak Menteri perintah push untuk segera menuju 100 %, saat ini masih 28% semampunya selama saya masih menjabat” imbuh Bupati Seno. Pihaknya akan segera menyiapkan strategi agar tanah di Boyolali segera tersertifikat dan jika perlu berhadiah.

Sementara Menteri ATR / Kepala BPN, Sofyan Djalil mengungkapkan dengan ditempatinya gedung Kantah Boyolali dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat makin baik. “Terima kasih Bapak Bupati Boyolali, kantornya bagus semoga bisa menjadi kantor yang melayani rakyat seperti yang kita inginkan, servis terbaik kepada masyarakat Boyolali,” terang Sofyan.

Kantah Boyolali ini diwacanakan akan menggunakan sistem computerized yang semua tahapan pelayanan menggunakan komputer atau sistem teknologi informasi.

Selanjutnya Menteri Sofyan menambahkan, dengan pindahnya kantor pelayan yang lebih luas dan nyaman ini bisa membantu menyelesaikan masalah bidang pertanahan. “Tahun lalu target nasional bisa membuat sertifikat satu juta dan paling tinggi 1,1. Sekarang lima juta. Tahun depan tujuh juta dan selanjutnya 9 juta pada tahun 2019,” ungkap Menteri Sofyan. Pihaknya menargetnya tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah selesai dalam sertifikatkan tanah di luar kawasan hutan.

Dengan dimilikinya sertifikat tanah, diharapkan masyarakat bisa damai dan tenang karena telah memiliki dokumen. Hal ini juga menjadikan batas hak milik tanah menjadi jelas batas wilayahnya sekaligus dapat diggunakan untuk permodalan.

Berita Terkait