Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BLORA – Diperlukan peran dari semua pihak untuk menyukseskan pembangunan di Kabupaten Blora.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman pada diskusi yang membahas tentang peran perusahaan dalam pembangunan Blora melalui corporate social responsibility (CSR) di pendapa rumah dinas bupati, Selasa (27/4/2021). Disampaikan, saat ini kondisi Blora sedang mengalami banyak tantangan. Mulai dari kerusakan infrastruktur, kemiskinan, hingga pengangguran, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini.

“Oleh sebab itu, kami sadar dalam mengatasi ini semua perlu adanya kerja sama. Membangun Blora tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita semua harus bekerja sama, sesarengan. Kami mohon seluruh perusahaan yang ada di Blora bisa ikut turun tangan melalui program CSR nya,” ungkap bupati.

Dijelaskan, pihaknya akan melobi pimpinan-pimpinan utama BUMN yang memiliki wilayah kerja di Blora seperti Pertamina, Perhutani, Bulog, dan lainnya untuk membangun sinergitas.

“Ke depan, kita juga ingin ketemu langsung dengan Menteri BUMN, agar CSR perusahaan plat merah bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah. Misal, bikin program BUMN peduli,” terang Mas Arief, sapaan akrabnya.

Bupati berharap, ke depan program CSR perusahaan bisa diarahkan atau difokuskan untuk penanganan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Tidak hanya perusahaan, kita juga akan gandeng TNI/Polri. Sebagai contoh beberapa waktu lalu pembangunan jalan melalui TMMD Sengkuyung di Doplang bisa terwujud atas gotong royong Pemkab, dengan TNI/Polri. Dengan anggaran yang minim, hasilnya cukup memuaskan. Kita ingin cara-cara seperti ini bisa kita lakukan bersama dengan menggandeng CSR perusahaan,” lanjutnya.

Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi mengungkapkan, postur APBD Blora sangat terbatas. Tidak sebanding dengan banyaknya usulan pembangunan yang masuk dari masyarakat maupun DPRD dan OPD teknis. Sehingga, butuh cara-cara lain agar pembangunan bisa tetap berjalan diluar APBD, salah satunya CSR perusahaan.

Disampaikan, dari usulan pembangunan yang masuk aplikasi perencanaan di tahun ini, usulan desa/kecamatan mencapai pagu Rp4,6 triliun, kemudian usulan masyarakat butuh pagu Rp4,4 miliar, usulan pokok pikiran DPRD mencapai pagu Rp111,7 miliar, dan usulan rencana kerja RKPD mencapai pagu Rp3 triliun.

“Jumlahnya Rp7,8 triliun, sedangkan kemampuan APBD hanya dua koma sekian triliun,” ungkap sekda.

Oleh sebab itu, lanjutnya, berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Blora, agar dapat memaksimalkan potensi lain di luar APBD, agar bisa ikut membantu pembangunan Blora.

“Kami berharap, seluruh perusahaan bisa ikut di sini,” imbuhnya.

Seluruh perwakilan perusahaan yang datang pun mengaku siap membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyukseskan pembangunan daerah. Mereka ingin, ke depan ada formula teknis yang lebih detail sebagai pedoman peyaluran CSR agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah secara terkoordinasi.

Penulis: Tim Liputan Prokompim Blora
Editor: Di, Diskominfo Jateng