Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

TEMANGGUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas ini, berlangsung di aula Progo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Temanggung, Rabu (17/6/2020).

Kepala BPS Kabupaten Temanggung, Haryono mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut pencanangan pembangunan zona integritas yang telah dilakukan oleh BPS Pusat beberapa waktu yang lalu, dan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah pada 16 Juni 2020.

Haryono menyampaikan, berdasarkan penilaian Kementerian PANRB sampai 2019, dari 36 Satker BPS di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari satu BPS Provinsi dan 35 BPS Kabupaten/ Kota, belum ada satupun yang terpilih menjadi Satker WBK.

“Kami berharap pada tahun 2020 ini ada yang terpilih menjadi Satker WBK dari 36 Satker tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pembangunan zona integritas merupakan role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi.

“Proses pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Bupati Temanggung Al Khadziq dalam sambutannya menyampaikan, pencanangan zona integritas ini juga harus diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

“Tentu ini juga menjadi komitmen kita semua, seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Temanggung, saya juga berharap demikian adanya. Karena ini sudah menjadi tuntutan dan juga sudah menjadi kewajiban kita semua, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang melayani,” ujar Khadziq.

Penulis : MC TMG/Safi;Ekape
Editor : WH/Diskominfo Jtg