Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BREBES – Sebanyak 117.618 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Brebes bakal menerima bantuan beras dari Kementerian Sosial RI. Setiap KPM PKH menerima 15 kilogram per bulan selama tiga bulan berturut-turut.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy, saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan KPM PKH di gudang Bulog Cimohong Kabupaten Brebes, Rabu (30/9/2020). Muhadjir menjelaskan, bantuan sosial berupa beras tersebut merupakan bantuan tambahan yang diberikan kepada para KPM PKH dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengurangi dampak Covid-19.

“Sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo, beras ini disalurkan guna meringankan beban masyarakat terutama para KPM PKH dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid 19,” terang Muhadjir.

Lebih lanjut, beras bantuan dialokasikan bagi seluruh 10 juta KPM PKH se-Indonesia, sebanyak 117.618 keluarga di antaranya berada di wilayah Kabupaten Brebes dan merupakan jumlah penerima manfaat paling banyak bila bila dibandingkan dengan daerah lain. Menurut Menteri Muhadjir, kualitas beras bantuan sudah sesuai dengan ketentuan dan layak untuk dibagikan. Beras yang dibagikan merupakan produk petani lokal, dan beras Brebes sudah terkenal pulen dan enak.

Muhadjir mengingatkan, bahwa dunia akan mengalami krisis pangan akibat Pandemi Covid-19. Sehingga langkah-langkah ketahanan pangan harus dilakukan bersama. Semangat menanam dan berjuang dalam dunia pertanian harus terus digelorakan, termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 terus dilakukan.

Wakil Bupati Brebes, Narjo, yang turut hadir mendampingi Menko menyampaikan, meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 tetapi Petani Brebes memiliki semangat yang luar biasa. Buktinya, Brebes bisa mengalami surplus ketersediaan beras hasil panen raya padi. Selain padi, harga komoditas bawang merah Brebes juga cenderung stabil, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para petaninya.

“Stabilnya harga bawang merah, tak lepas dari peran pemerintah pusat yang telah menyetop impor bawang merah,” ungkapnya.

Naik Kelas

Sehari sebelumnya, 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pekalongan diberi penghargaan oleh Menko PMK karena telah graduasi menjadi keluarga sejahtera dan mengundurkan diri dari Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ini artinya mereka telah memiliki usaha atau pekerjaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya dan tak perlu dibantu PKH. Tapi mereka memang harus kita berikan akses kemudahan dalam permodalan baik itu permodalan ultra mikro maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujar Muhadjir, di Hotel Pesonna, Selasa (29/9/2020).
Sementara itu, Walikota Pekalongan, Saelany menyampaikan, pihaknya berharap para KPM PKH yang telah naik kelas bisa menjadi contoh bagi yang lain, serta usahanya yang telah dibangun berjalan lancar.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Pekalongan (Dinperinaker) memberikan pendampingan kepada para KPM PKH agar bisa memiliki rintisan usaha sendiri. Mereka diberikan pelatihan instalasi listrik, jahit menjahit, dan keahlian lainnya. Program tersebut semula direncanakan dapat menyasar 1.000 orang, namun terpaksa dipangkas hanya 500 orang dikarenakan adanya pandemic Covid-19.

“Pendampingan kepada KPM PKH dilakukan selama ini seperti membantu merintis usaha. Sampai bulan Agustus Pemkot berhasil mengentaskan 300 KPM PKH,” tandas Saelany.

Penulis: Yaser Arafat/Bambang Sugiarto/Wasdiun/Kontributor Brebes, dan Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan
Editor: Tn/Diskominfo Jateng