Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WONOSOBO-Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong daerah untuk secepatnya mengimplementasikan Electronic Government (e-Gov), demi terwujudnya efisiensi anggaran dan integrasi sistem tata kelola pemerintahan. Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government Kemenkominfo RI, Bambang Dwi Anggono mengemukakan hal tersebut saat bertindak selaku pembicara kunci dalam forum group discussion (FGD) yang digelar Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo di ruang Pusat Kendali Bupati, Rabu (26/7). Konsep e-Gov, dijelaskan pria yang akrab dengan sapaan Ibenk itu, tidak sekedar digitalisasi berbagai perangkat pelayanan publik, melainkan harus menjadi sebuah ekosistem yang berjalan secara terintegrasi dan berpusat pada satu pengelola. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, disebut Ibenk menjadi ujung tombak dari implementasi e-Gov, terutama dalam hal pusat data (data center).

Dinas Kominfo, seperti dibeberkan Ibenk memiliki tugas sebagai satu-satunya penyedia data center bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), karena selama ini masih banyak terjadi OPD mengelola sendiri data center mereka masing-masing. “Salah satu inefektivitas yang terjadi apabila e-Gov tidak segera diimplementasikan adalah terjadinya pulau-pulau sistem elektronik dalam satu instansi, sehingga muncul pemborosan belanja infrastruktur,” terang Ibenk. Hal itu, menurutnya tidak hanya terjadi di Kabupaten/Kota, melainkan banyak juga terjadi di pemerintahan Provinsi, dan bahkan di lembaga Negara maupun Kementerian. Sebagai salah satu contoh pulau sistem, Ibenk menyebut sistem pelayanan adminsitrasi terpadu Kecamatan (PATEN), yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten, sebenarnya sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada pula sistem informasi puskesmas (Simpus), yang juga sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Dengan diimplementasikannya E-Gov secara benar sesuai peraturan Menkominfo, Ibenk menyebut hal-hal seperti itu tidak akan ada lagi, karena pihaknya memfasilitasi segala kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan integratif.

Motivasi dari Kementerian Kominfo tersebut bak gayung bersambut dengan keinginan Wakil Bupati, Agus Subagiyo. Menurut Wabup, Kabupaten Wonosobo dengan modal beragam sistem yang telah terbangun, memiliki potensi untuk maju dan bahkan menjadi pionir dalam hal elektronic Government. Dengan telah adanya komitmen dari pihak pemeirntah pusat, Wabup berharap upaya pemkab untuk merealisasikan hal itu semakin cepat terwujud. “Pada dasarnya kami juga memiliki komitmen menuju ke arah e-Gov, dan melalui momentum FGD ini, kami berharap akses untuk fasilitasi baik hardware maupun software dari Kementerian kedepan lebih mudah,” tegas Wabup.

Senada, Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo, One Andang Wardoyo pun mengakui bahwa pihaknya saat ini terus berupaya mempercepat langkah untuk mewujudkan integrasi sistem informasi di lingkup Pemkab Wonosobo. “Sistem yang sudah dibuat banyak, namun sebagian besar memang menjadi kurang optimal fungsinya karena belum sepenuhnya terintegrasi di satu data center,” jelas Andang. Dengan adanya komitmen bersama lintas OPD yang hadir dalam FGD tersebut, ditambah dukungan penuh pihak kementerian Kominfo RI, Andang meyakini langkah untuk merealisasikan e-Gov akan lebih ringan.**Kontributor Humas Wonosobo**

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin