Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KOTA PEKALONGAN – Seluruh bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19, khususnya selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Pekalongan, rampung disalurkan 100 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Darsilah, menjelaskan, pemerintah menyalurkan berbagai bansos, baik melalui  Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemerintah Kota Pekalongan, maupun yayasan dan komunitas warga.

“Alhamdulillah semua bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Pekalongan sudah tersalurkan 100 persen,” terang Darsilah, saat dikonfirmasi via telepon, beberapa waktu lalu.

Secara rinci disebutkan, bantuan Program Keluarga Harapan berupa uang tunai sesuai komponen disalurkan kepada 10.039 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, program Bantuan Sosial Tunai (BST) berupa uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan, diberikan kepada 7.917 KPM. Setiap penerima PKH, BST, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama PPKM Level 4 juga menerima bantuan beras 10 kilogram per KPM dari Bulog.

Ditambahkan, BST susulan telah diberikan kepada 6.073 KPM. Wujudnya, uang tunai Rp300 ribu selama dua bulan, ditambah bantuan beras 10 kilogram dari Bulog per KPM.

Ada pula bantuan beras dari Bulog sebanyak 10 kilogram per KPM untuk 11.222 KPM BPNT. Lalu, bantuan dari Kemensos RI untuk 3.000 KPM, berupa paket berisi lima kilogram beras, dan bantuan dari Presiden RI, berupa lima kilogram beras, telah dibagikan kepada 4.500 KPM.

Ditambahkan, para penerima bansos merupakan warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Pekalongan. Pihaknya juga sudah mengakomodasi usulan bansos bagi non-DTKS dengan menggunakan format Nama, NIK, dan Usulan Bansos (BPNT, PKH, BST). Hal itu sesuai instruksi surat Kemensos RI Nomor S-37/MS/C/1.7DI.01/4/2021, tanggal 19 April 2021.

Darsilah mengakui, pihaknya pernah menemui keluhan masyarakat selama proses penyaluran bansos.

“Keluhan pasti pernah, di mana keluhan penerima bansos pada bulan April-Mei mendapatkan program bantuan BPNT, namun untuk bulan Mei-Juni tidak mendapatkan bantuan kembali,” bebernya.

Tak hanya itu, ketidaksesuaian data penerima bansos PKH dan BST di Kota Pekalongan juga pernah dialaminya.

“Semuanya sudah terselesaikan dengan cara mengklarifikasi data yang ada, dan kepada yang bersangkutan,” tandasnya.

Rehabilitasi RTLH

Sementara itu, di Kabupaten Pekalongan, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahap ketiga mulai digulirkan. Sebanyak 136 unit rumah warga ditargetkan untuk dipugar  dengan total anggaran sebesar Rp272 juta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Trinanto Agus Maryono, menyampaikan, bantuan rehabilitasi ratusan RLTH tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan Tahun Anggaran 2021.

Menurut Trinanto, bantuan DAK bidang perumahan merupakan stimulan untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh. Pelaksanaan program rehabilitasi RTLH tahun 2021 dibagi menjadi tiga tahap.

“Hari ini akan kita mulai peletakan batu pertama untuk tahap ketiga. Total DAK sebanyak 136 unit dengan nominal Rp20 juta per unit,” ujarnya, usai acara peletakan batu pertama rehabilitasi RTLH di Kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa, beberapa hari lalu.

Lurah Mayangan, Slamet Darmadji, menyampaikan, terdapat 27 unit RTLH milik warganya yang turut direhabilitasi.
“Saya berharap untuk tahun depan, Kelurahan Mayangan mendapat bantuan lagi, karena masih tersisa 45 unit yang telah diusulkan ke Dinas Perkim LH,” ucap Slamet.

Penulis: Tim Komunikasi Publik Kota Pekalongan/Didik, Dinkominfo Kab Pekalongan
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng