Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA –Penerapan kebijakan proses pembelajaran di rumah untuk mencegah penyebarluasan virus Corona membuat para pedagang makanan yang biasa mangkal di sekolah kelimpungan. Mereka kesulitan mendapatkan penghasilan karena mata pencaharian utama mereka terpaksa dihentikan. Kesulitan ekonomi para pedagang kecil tersebut membuat pemerintah memasukkan mereka dalam kelompok sasaran Jaring Pengaman Sosial.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan hal ini saat menerima bantuan uang dari keluarga besar PGRI, di pendopo Dipokusumo, Rabu (15/4). Bantuan dana sebesar Rp 178 juta merupakan hasil pengumpulan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Purbalingga bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP, dan SMA/SMK, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD, serta Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) se-Purbalingga.

“Uang itu untuk dana jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak pandemik Covid 19, khususnya pedagang informal yang bisa berjualan di sekolah-sekolah,” tutur Bupati Tiwi.

Bantuan dana itu, menurut Tiwi, nantinya dikonversikan dalam bentuk paket sembilan kebutuhan bahan pokok (sembako), lalu didistribusikan kepada para pedagang target JPS. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, terdapat setidaknya 2.382 orang pedagang jajanan sekolah se- Purbalingga yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19.

Senada dengan bupati, Ketua PGRI Purbalingga, Joko Sumarno menuturkan, bantuan dana tersebut tidak akan diberikan dalam bentuk dana segar melainkan sembako.

“Teknisnya, Pemkab yang mengadakan paket sembako itu dan mengirimkan ke sekolah-sekolah. Nanti pihak sekolah yang akan menyerahkan langsung kepada para pedagang itu,” ujar Joko Sumarno.

Penulis: Umg/Humas Purbalingga
Editor: Tn/Diskominfo Jateng